Tak Ada Perusahaan Digital yang Keberatan Dipungut PPN 10 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak akan mengalami kendala. Para pengusaha tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya penarikan PPN 10 persen tersebut. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hestu Yoga Saksama mengatakan, para pelaku pajak yang ada di dalam negeri maupun luar negeri sudah siap membayar PPN 10 persen. Sebagian dari mereka saat ini tinggal menunggu pemerintah menunjuk pelaku usaha untuk melakukan pemungutan.

"Pada intinya secara kebijakan mereka tidak ada masalah, tidak ada keberatan, mereka sudah siap," kata Hestu di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Untuk pemungutan PPN 10 Persen, pemerintah membuka komunikasi jika memang pelaku bisnis ingin menyampaikan masukan atau ada kendala dalam pelaksanaan. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar dan siap menerim keluhan serta masukan yang ada.

"Ini salah satu contoh saja dan kami sudah memberikan solusi. Kalau pembeli di Indonesia ada bisnis perusahaan juga yang harus kreditkan PPN 10 persen tadi sebagai pajak, kami mengatakan kalau mau dikreditkan harus ada nama NPWP itu mereka kesulitan," kata dia.

Atas pertimbangan tersebut, dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengakomodir kesulitan para pelaku pajak tersebut dengan tidak perlu ada NPWP. Hanya saja diperlukan alamat email yang jelas untuk masuk invoice yang akan terhubung dengan DJP.

"Ini yang kita lakukan selama ini, kita mengakomodir kesulitan-kesulitan mereka sehingga kita bisa jalan dalam waktu segera," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengatur mengenai prosedur pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPN pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2020.

Secara rinci, pelaku usaha PMSE sebagai orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri dan/atau dalam Negeri.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka perusahaan penyedia barang dan jasa digital baik dalam maupun luar negeri seperti : Streaming Film, Music, dan Aplikasi Penyedia layanan Video Conference, dapat dikenakan PPN Produk barang dan jasa digital sebesar 10 persen dari nilai yang dibayar oleh Pembeli barang/Penerima Jasa PMSE tersebut.

"Terkait dengan PMSE, secara basis sekarang yang kita mau terapkan pemungutan PPNnya, untuk PPh kita menunggu konsensus karena kita bagian dari komunitas global yang memang bersepakat untuk mencari long term solution," jelas Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo dalam video konferensi, pada Kamis 25 Juni 2020.