KPK Bakal Kawal Implementasi Bantuan Penanganan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberian bantuan senilai Rp 2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha.

“Kami dari KPK siap untuk mendukung supaya semua program percepatan penanganan covid-19 di bidang ekonomi bisa berjalan,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam Keterangan Pers Pengumuman Bantuan Usaha Mikro, Rabu (12/8/2020).

Pahala membeberkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan BPJS dan Jamsostek untuk memastikan data calon penerima bantuan. Dalam hematnya, Pahala menyoroti persoalan penting terkait pendataan. Dimana ia menyebutkan kerap terjadi kekeliruan data utamanya di daerah.

“Kami dengan BPJS baru koordinasi, (juga) dengan Jamsostek, saya bilang, ya sudahlah,semua harus berjalan dulu. Sambil jalan, mana yang sudah solid datanya itu kita sampaikan sambil kit koordinasi ke pemadanan data satu dengan yang lain,” kata Pahala.

Untuk itu, KPK mengusulkan Kepada Menkop UKM, Teten Masduki agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan data calon penerima manfaat.

“Kita usulkan koordinasi juga dengan Kemendagri, karena data dari daerah ini selalu menjadi isu penting kalau cerita data sektoral, dan kita pikir UMKM dari pemerintah daerah pun kita terus perhitungkan,” beber dia.

“Sekali lagi, KPK siap untuk membantu Kemenkop lewat fungsi koordinasi dan monitoring,” ulang Pahala menegaskan.

Sebagai informasi, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengumumkan program bantuan produktif usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Program ini akan mulai direalisasikan pada pertengahan bulan ini.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saks

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyatakan optimisme bisa menuntaskan sejumlah program bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19 hingga akhir 2020.

Keyakinan itu dilontarkannya lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menekan pemerintah untuk mempercepat penyaluran program bansos tersebut. Itu dimaksudkan agar ekonomi nasional bisa segera pulih pada kuartal ketiga tahun ini.

"Pak presiden selalu berikan arahan secepat mungkin kita salurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional agar secepat mungkin kita bisa gerakkan ekonomi nasional. Sehingga di kuartal III ini diharapkan ada percepatan dari perputaran ekonomi kita," kata BGS dalam sesi teleconference, Jumat (7/8/2020).

Saat ini, ia menyebutkan, pemerintah lebih fokus terhadap 4 program bansos yang punya dampak lebih besar kepada masyarakat. Pertama yakni program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga paling miskin atau sekitar 40 juta orang.

Dari Rp 37,4 triliun pagu anggaran yang dikeluarkan, bansos PKH hingga Agustus 2020 telah tersalurkan Rp 27 triliun, atau sekitar 72 persen.

"Berdasarkan pengamatan kami, karena program ini sudah berjalan lama, para pelaksana sudah tahu menjalankan seperti apa, penerima juga jelas, sifatnya tunai ke rakyat. Sehingga kami tidak melihat ada masalah apapun sampai akhir tahun kita bisa memenuhi mencapai pagu anggaran yang Rp 37,4 triliun," ungkap BGS.

Selanjutnya yakni program kartu sembako. Dengan pagu anggaran Rp 43,6 triliun, program tersebut hingga bulan ini telah terserap Rp 26 triliun atau hampir 60 persen. Adapun program kartu sembako targetnya diberikan untuk 20 juta keluarga termiskin atau sekitar 80 juta orang.

"Karena memang kembali lagi program ini sudah berjalan cukup lama, mekanismenya sudah jelas, dan kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua," ucapnya.

Program ketiga adalah bansos tunai dan non-tunai khusus untuk daerah yang terkena Covid-19. Pagu anggarannya Rp 39,2 triliun, dan saat ini penyalurannya sudah Rp 19 triliun atau 49 persen. Target penerimanya yakni 10,9 juta keluarga termiskin, atau sekitar 40 juta rakyat di seluruh Indonesia.

"Sekali lagi karena program ini menggunakan mekanisme yang sudah ada, bekerja sama dengan Kemensos, kami cukup yakin sampai akhir tahun kita bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada," ujar BGS.

Sebuah pengecualian diberikan kepada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menyasar 8 juta keluarga. Sebab, penyerapannya kini masih di bawah target, sekitar 27 persen (Rp 9 triliun) dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun.

"Tapi kami kembali lagi, kami memonitor bukan hanya yang penyerapannya baik, tapi juga penyerapan masih belum sesuai target itu yang sedang kami kejar," tegas BGS.