Ada Fintech, Bank Tak Perlu Buka Cabang di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Financial Technology (fintech) terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Terutama di tengah pandemi, banyak masyarakat yang beralih pada sistem pembayaran dan pembiayaan konvensional menuju digital. Selain lebih mudah dan cepat, langkah digitalisasi juga dapat meminimalisir adanya kontak fisik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, banyaknya populasi penduduk Indonesia turut membantu akselerasi digital, termasuk perbankan dan pembiayaan.

Dengan pemanfaatan fintech ini, Wimboh mengatakan perbankan tidak perlu lagi membuka cabang di daerah-daerah. Hal ini karena layanan digital dianggap sudah mampu memfasilitasi keperluan nasabah atau konsumen. Mulai dari pembuatan rekening baru, transfer, hingga setor dan tarik tunai.

"Perbankan tidak perlu buka cabang di daerah-daerah. Platform digital sudah menjangkau di mana-mana,” ujarnya dalam Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020, Rabu (11/11/2020).

Bahkan, lanjut Wimboh, dalam alokasi bantuan sosial di daerah pun sudah menggunakan platform digital. Lebih jauh, Wimboh menilai kehadiran fintech ini sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang semula tak dapat mengakses layanan keuangan akibat kendala fisik dan geografis.

Kemudahan ini utamanya untuk meningkatkan layanan perbankan dan pembiayaan untuk menumbuhkan ekonomi kecil dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di daerah-daerah.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui finansial teknologi atau fintech telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Hal itu tercermin dari semakin besarnya akses pembiayaan diberikan kepada masyarakat.

"Saya tahu layanan fintech telah berkembang sangat pesat. Kontribusi fintech penyaluran pinjaman nasional 2020 capai Rp 128,7 triliun meningkat 113 persen secara year on year," kata Jokowi, dalam acara Indonesia Fintech Summit, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Dalam catatan Presiden, sampai dengan September 2020, terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia. Sementara Rp 15,5 triliun disalurkan penyelenggara fintech, equity crowdfunding.

"Hal ini menjadi perkembangan luar biasa," imbuhnya.

Kendati begitu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari kita masih punya pekerjaan rumah besar untuk pengembangan teknologi finansial. Mengingat indeks inklusi keuangan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara asia.

Pada 2019 inklusi keuangan di Indonesia baru 76 persen, lebih rendah dari beberapa negara lain di Asia. Di mana Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen.

"Dan kita masih di angka 76 persen. Tingkat literasi keuangan digital masih rendah baru 35,5 persen masih banyak masyarakat banyak gunakan layanan keuangan informal dan baru 31,26 persen masyarakat pernah gunakan layanan digital," keluh Jokowi.