Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penyaluran [kredit](https://www.liputan6.com/tag/kredit "") dari penempatan dana pemerintah di perbankan mencapai Rp 254,37 triliun.
“Jadi ada leverage atau daya ungkit hampir 4 kali lipat, (atau) 3,9 kali,” kata Menkeu dalam dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12/1010).
Baca Juga
Rinciannya, dari bank Himbara senilai Rp 218,36 triliun, BPD Rp 30,12 triliun, dan bank syariah Rp 5,89 triliun. Adapun debitur yang mendapatkan pinjaman melalui dana pemerintah itu sebanyak 3,74 juta debitur dengan suku bunga yang lebih murah sebesar 1,95 persen.
Advertisement
Penyaluran kredit juga telah dilakukan kepada 196 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 1,07 triliun. “UMKM menikmati Rp 66,99 triliun. Sisanya Rp 2,4 triliun dari penempatan dana yang dialokasikan akan dilakukan penempatan dan untuk tetap mendorong kredit,” tutur Menkeu.
Sebelumnya, total penempatan dana pemerintah sebesar Rp 64,5 triliun yang dilakukan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 47,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 14 triliun dan bank syariah Rp 3 triliun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bank BJB Telah Restrukturisasi Kredit Rp 2,7 Triliun
Bank BJB telah merestrukturisasi kredit sebesar Rp 2,7 triliun dengan number of account sebanyak 7.950 rekening. Angka tersebut berada di bawah potensi yang ada.
Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi melaporkan ada sekitar 8.900 number of account (Noa) yang berpotensi menerima restrukturisasi kredit dengan total kredit sebesar Rp 4,4 triliun. Namun hanya sekitar 7.950-an Noa yang diberikan restrukturisasi.
"Kami lakukan restrukturisasi sebesar Rp 2,7 triliun dengan Noa sebanyak 7.950 Noa," kata Yuddy dalam Webinar Banking dan Financial Outlook 2021: How Banking Leaders Manage Strategy To Reborn From Crisis, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Masih ada sekitar Rp 1,7 triliun lagi yang belum diberikan restrukturisasi kredit. Alasannya, dia ingin memberikan restrukturisasi tepat sasaran. Yuddi ingin penerima restrukturisasi benar-benar sektor yang terdampak akibat Covid-19.
"Kami ingin secara konservatif menjaga bahwa posisi (kreditur) terdampak harus kita kategorikan terdampak," kata dia.
Namun, dari semua potensi kreditur yang belum menerima restrukturisasi juga memang tidak mengajukan penundaan pembayaran kredit. "Tapi yang tidak terdampak sisanya memang tidak mengajukan restrukturisasi," ungkap dia.
Sehingga secara keseluruhan dari portofolio yang ada, bank BJB saat ini hanya memberikan restrukturisasi sebesar Rp 2,7 triliun dengan jumlah Noa sebanyak 7.950. Masih dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Bank BJB juga menerima dana penempatan dari pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun.
Yudi mengatakan penempatan dana pemerintah tersebut sudah disalurkan lewat pembiayaan kredit sebesar Rp 5 triliun. Dua kali lipat dari total dana yang ditempatkan.
"Kami dapat dana PEN sebesar Rp 2,5 triliun dan sudah Kami akselerasi menjadi Rp 5 triliun," kata Yuddy.
Modal kredit tersebut telah dihabiskan pada Oktober 2020 lalu. Penyaluran pembiayaan ini diberikan ke beberapa segmen, khususnya di bidang infrastruktur.
"Per Oktober ini seluruh dana PEN sudah kita relaksasikan menjadi beberapa pembiayaan, khususnya di bidang infrastruktur," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement