Pentingnya Penumpang KRL bagi Bisnis KAI

Sebanyak 70 persen penumpang PT Kereta Api Indonesia (KAI) kontribusi dari perjalanan KRL Jabodetabek.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jan 2021, 15:00 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2021, 15:00 WIB
FOTO: Cegah Antrean Penumpang, Aparat Keamanan Diterjunkan di Stasiun Bogor
Petugas stasiun memandu penumpang KRL Commuterline di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020) pagi. Puluhan polisi, TNI, Satpol PP, dan petugas stasiun diterjunkan untuk memandu penumpang mengantisipasi antrean panjang seperti kemarin. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 70 persen penumpang PT Kereta Api Indonesia (KAI) kontribusi dari perjalanan KRL Jabodetabek. Sehingga pendapatan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyumbang 30 persen kepada PT KAI.

"Saat ini KRL Jabodetabek memberikan kontribusi 70 persen penumpang dan pendapatan 30 persen bagi PT KAI," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno di Jakarta, Rabu (20/1).

Artinya, akuisisi PT KCI yang dilakukan PT MRT Jakarta dinilai bukan pilihan terbaik. Sebab, PT KAI akan kehilangan salah satu sumber pendapatan perusahaan.

Sisi lain Djoko menilai, keinginan pemerintah melakukan akuisisi ini bertujuan untuk meringankan beban pemerintah dalam subsidi PSO. Sebab berdasarkan rapat terbatas Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2019, ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) DKI Jakarta yang mencapai Rp 20 triliun.

Namun, yang terjadi saat ini, SILPA yang ada menyisakan Rp 2 triliun. Sehingga proses akuisisi ini bisa tetap berjalan hanya jika mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

"Bisa jadi jika terwujud akuisisi tapi masih memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat," kata dia.

Namun jika bantuan tersebut dari Pemda, Djoko menilai hal itu sulit dilakukan. Sebab APBD wilayah lain atau Pemda penyangga tidak memiliki anggaran yang sebesar DKI Jakarta.

"Jika meminta bantuan dari pemda, selain Jakarta sungguh tidak mungkin karena APBD minim," kata dia.

Sebagai informasi, PT MRT Jakarta dikabarkan bakal mengakuisisi 51 persen saham PT KCI. Akuisisi perusahaan ini dilakukan dalam rangka pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek.

Dalam akuisisi PT KAI dan PT MRT Jakarta sepakat melahirkan perusahaan baru bernama PT MITJ. Perusahaan baru ini ditunjuk sebagai pelaksana integrasi moda transportasi.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ganggu Pendapatan

Tekan COVID-19, Jam Operasional KRL Dibatasi
Penumpang menunggu kereta Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (11/1/2021). Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter Line tetap melayani pelanggan dengan 964 perjalanan KRL per hari menggunakan 91 rangkaian KRL. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Eksistensi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai akan terganggu jika rencana PT MRT Jakarta mengakuisisi anak usahanya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) direalisasikan. Akuisisi ini akan berpengaruh pada jumlah penumpang dan pendapatan KAI.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat transportasi, Darmaningtyas. Menurutnya, masalah akan muncul ketika menetapkan kendali operasional KCI. KAI dalam rencana akuisisi itu hanya akan memegang 49 persen saham KCI, sisanya berada di MRT Jakarta.

Salah satu masalah utama dalam rencana akuisisi ini mengenai perhitungan jumlah penumpang yang akan berdampak pada skala bisnis KAI. Jika catatan jumlah penumpang dilakukan oleh KAI dan MRT, maka akan berisiko menjadi temuan BPK dan juga masalah dengan subsidi Public Service Obligation (PSO).

Kemudian jika pencatatan dilakukan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) atau MRT, maka KAI akan kehilangan 70 persen penumpang.

"Artinya secara korporasi PT KAI akan mengalami penciutan, dan ini akan sangat berpengaruh ke eksistensi KAI," jelas Darmaningtyas.

MITJ merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Badan Usaha milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta dan pemerintah pusat lewat BUMN PT KAI.

Menurut Darmaningtyas, pihak MITJ sebelumnya mengatakan kendali operasional tetap ada di KAI. Namun, katanya, hal tersebut kemungkinan berisiko mengingat KAI akan menjadi pemegang saham minoritas di KCI.

"Dirut MITJ menjelaskan kendali operasional ada pada KAI. Pertanyaan berikutnya, riskan dan ada aturannya tidak jika pemegang saham minoritas menjadi pengendali. Kalau ada ya boleh-boleh saja," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya