Dapat 30% Anggaran Kementan, Ditjen PSP Siapkan Strategi Serapan

Liputan6.com, Bogor Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) siapkan strategi untuk percepatan serapan anggaran dalam hal kegiatan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Strategi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang digelar di Bogor, Rabu (27/1).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pandemi membuat tantangan yang tidak pernah ada di dunia ini menjadi sesuatu yang melampaui perang dunia ke-2. Hal ini akan melampaui semua bentuk krisis yang pernah ada, termasuk krisis pangan.

"Kita bahkan tidak tahu dimana setrumnya, kalau kemarin krisis ekonomi kita tahu sentrumnya ada di mana. Dari mana sebuah proses sekarang ini kita nggak tahu apa hari ini atau besok, oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah bangsa Indonesia yang 270 juta orang dengan 17.000 pulau lebih," ujar Mentan SYL.

Mentan SYL meminta kepada jajarannya jangan sampai salah dalam menerapkan mekanisasi pertanian. Menurutnya, peranan Ditjen PSP sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis pangan.

"Mekanisme mekanisasi dan teknologi menjadi penting, tahun ini dan tidak lagi hanya dengan bantuan-bantuan. Mekanisasinya harus diperbaiki, kan kalau gitu sudah ada BRI, BNI, mandiri, skala ekonomi dan saya percaya pertanian tidak pernah merugi kecuali memang kita salah melakukan cara mekanismenya," tutur Mentan SYL.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menerangkan, strategi lembaganya sebagai salah satu direktorat jenderal yang mempunyai alokasi anggaran besar 30% dari total anggaran Kementerian Pertanian, harus bisa menjadi penopang utama terkait dengan dukungan infrastruktur pertanian. 

"Kita harus punya strategi dan langkah-langkah yang harus cepat bisa melakukan realisasi kegiatan dan pelaksanaan pelaksanaan fisik di lapangan. Karena kita tahu bahwa sekarang salah satu faktor utama terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat adalah belanja negara," ujar Sarwo Edhy.

Dikatakan Sarwo Edhy, pihaknya harus bisa pastikan kegiatan-kegiatan PSP ini bisa direncanakan, dirancang dari awal supaya proses pelaksanaan kegiatannya tidak menumpuk di akhir tahun.

"Untuk itu kita lakukan sinergi kerja sama, pusat dengan daerah agar bisa melakukan jadwal, pelaksanaan yang sudah dilakukan dari awal, proses penentuan Calon Lokasi Calon Petani (CPCL), penyiapan usulan anggaran yang sudah dilakukan melalui proposal yang sudah disusun. CPCL harusnya usaha ada, perangkat administrasi sudah ada, non teknis sudah kita siapkan sehingga pelaksanaannya bisa dipercepat dan bisa segera untuk bisa mendukung peningkatan produksi," paparnya.

Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal PSP, Gunawan menambahkan, kegiatan PSP ada unsur padat karya, bisa menjadi lapangan pekerjaan, memberikan penghasilan tambahan kepada kelompok tani, dalam kondisi pandemi yang menerpa negara Indonesia.

"Prioritas utamanya sudah pasti tata reboisasi irigasi yang mempengaruhi reproduksi. Aspek prioritas berikutnya adalah pengembangan food estate suatu kawasan baru untuk menjadi penghasil produksi pertanian. Rambu-rambu sudah pasti, jadwal strategi pelaksanaan harus pasti, pelaksanaan kegiatan harus dengan pedoman teknis, yang pasti disiplin dalam pelaksanaan, perencanaan dan pelaporannya harus dilaporkan dengan baik," tandasnya.

(*)