Tengok, 5 Ruas Tol Trans Sumatera Ini Ditargetkan Bisa Rampung 2021

Liputan6.com, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan bisa menyelesaikan 5 ruas Tol Trans Sumatera pada 2021. Kelima ruas tersebut akan menyusul Tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 42,5 km yang telah beroperasi pasca diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Januari 2021.

Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan, kelima ruas jalan tol tersebut merupakan bagian dari tiga trase Tol Trans Sumatera yaitu Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sepanjang 96 km, Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) sepanjang 74 km, dan Tol Pekanbaru-Bangkinang (40 km) yang jadi sirip Jalan Tol Padang-Pekanbaru (254,8 km).

"Di tahun 2021 ini, Hutama Karya menargetkan penyelesaian konstruksi pada beberapa ruas tol di Jalan Tol Trans Sumatera. Diantaranya yakni Tol Bengkulu - Taba Penanjung (18 km), Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 Seulimun-Jantho (6 km), Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro (8 km) dan seksi 6 Kuto Baro-Baitussalam (5 km), serta Tol Pekanbaru-Bangkinang (40 km)," jelasnya pada Liputan6.com, Sabtu (30/1/2021).

Target penyelesaian 5 ruas tol tersebut tetap dikejar meski pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera terancam mandek akibat defisit Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun. Mengakali situasi ini, Hutama Karya lantas mengajukan usulan PMN tambahan Rp 19 triliun untuk dapat menuntaskan Tol Trans Sumatera secara keseluruhan.

Fauzan menyampaikan, usulan tersebut juga telah disetujui para pemegang obligasi (bondholder) dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada Rabu, 27 Januari 2021. Hutama Karya juga disebutnya telah menyiapkan berbagai skema creative financing untuk percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera.

"Beberapa skema pendanaan yang saat ini tengah dilakukan antara lain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), obligasi perusahaan yang dijamin oleh pemerintah, pinjaman dari lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintah, dan pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan," terangnya.

Menurut dia, pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Tol Trans Sumatera melalui penyertaan modal kepada Hutama Karya dalam bentuk PMN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Di tahun 2021 sendiri, Hutama Karya akan menerima tambahan PMN sebesar Rp 6,2 triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2021. Selain itu, perusahaan saat ini sedang mengajukan tambahan PMN sebesar Rp 19 triliun kepada pemerintah," pungkas Fauzan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau preservasi Jalan Nasional Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurut penilaiannya, preservasi jalan melalui skema KPBU merupakan upaya inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional, sehingga konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan wisata di berbagai daerah dapat ditingkatkan.

Pengerjaan Jalintim Sumatera ini dilaksanakan beriringan dengan proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang rencananya akan tersambung penuh pada 2024.

"Walaupun pembangunan Tol Trans Sumatera terus kita laksanakan agar tersambung dari Bakauheni sampai Banda Aceh pada 2024, tetapi Jalintim tidak bisa kita kesampingkan perannya sebagai jalur logistik vital. Sama seperti Tol Trans Jawa di mana peran jalan nasional tidak bisa ditinggalkan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki mengingatkan kepada pihak Adhi Karya selaku kontraktor dalam preservasi di ruas tersebut untuk selalu menjaga kualitas. Utamanya terkait drainase jalan agar tidak mudah timbul genangan saat hujan.

"Jangan main-main dengan kualitas, perhatikan saluran drainase jalan, jangan sampai ada genangan," tegasnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyatakan, untuk menjaga kualitas jalan nasional maka ruas tersebut akan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)/jembatan timbang.

Hal ini bertujuan untuk mengontrol truk kelebihan muatan atau Over Loading Over Dimension (ODOL) yang menyebabkan kualitas jalan cepat rusak.