PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

APBN 2020 Mampu Menahan Pelemahan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

Dari anggaran APBN 2020 sebesar Rp 2.589,9 triliun, dialokasikan Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

oleh Tira Santia diperbarui 17 Feb 2021, 13:05 WIB

Diterbitkan 17 Feb 2021, 13:05 WIB

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2020 sangat berperan untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. "Tanpa intervensi APBN dan PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam," jelas Sri Mulyani seperti dikutip, Rabu (17/2/2021).

Dalam paparannya, dari anggaran APBN 2020 sebesar Rp 2.589,9 triliun, dialokasikan Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak covid-19. Dari Rp 695,2 triliun telah terealisasi sebesar Rp 579,78 triliun atau mencapai 83,4 persen.

Program PEN sendiri ditujukan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dukungan UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan untuk insentif usaha.

Adapun secara rincian realisasi program PEN 2020:

- Kesehatan dengan realisasi Rp 63,51 triliun.

Tujuannya untuk insentif tenaga kesehatan serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (sarana dan prasarana, biaya kirim, dan vaksin). Kemudian, sebesar Rp 47,07 triliun akan digunakan untuk program vaksinasi.

- Dukungan UMKM dengan realisasi Rp 112,44 triliun.

Tujuannya untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Sebesar Rp 3,87 triliun akan digunakan untuk pendanaan dukungan UMKM atau Korporasi 2021.

- Perlindungan Sosial dengan realisasi Rp 220,39 triliun

Tujuannya untuk mendukung daya beli dan menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan, anggaran tersebut ditargetkan untuk KPM pada DTKS, pekerja terdampak, serta peserta dan tenaga didik.

- Pembiayaan Korporasi dengan realisasi Rp 60,73 triliun

Tujuannya untuk dukungan korporasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja. Lalu, anggaran juga digunakan PMN untuk 6 BUMN dan 2 Lembaga (LPEI dan LPI/INA) serta Pinjaman untuk 5 BUMN dalam Rangka PEN telah direalisasi pada akhir Desember 2020.

- Sektoral/LDAN PEMDA dengan realisasi Rp 66,59 triliun

Anggaran ini ditujukan untuk dukungan pemda dalam proses pemulihan ekonomi. Termasuk dukungan pariwisata, padat karya KL, DID Pemulihan, DAK Fisik, serta Food Estate.

- Insentif Usaha dengan realisasi Rp 56,12 triliun

Tujuannya untuk insentif perpajakan demi menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat (PPh 21 DTP). Sementara untuk analisis awal, insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP, yang kemudian dicatat dalam realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 64,49 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dampak

Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya program PEN tersebut membuat konsumsi rumah tangga terus menguat. Hal itu terlihat dari ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai termasuk PKH, insentif kartu Prakerja, Bansos tunai, sembako.

Selain itu, konsumsi pemerintah juga tumbuh positif. “Pengeluaran konsumsi pemerintah termasuk bantuan UMKM, belanja pegawai, belanja barang operasional, dan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Tentunya dalam upaya ini, investasi publik tetap didorong. Dengan cara belanja modal pemerintah termasuk membangun sarpras kesehatan, pengadaan tanah PSN, pengadaan peralatan hankam, pembangunan irigasi.

Lanjutkan Membaca ↓