Dilema H&M Cs, Hindari Boikot China atau Patuhi Desakan Investor Pro-HAM

 

Dengan nilai pasar yang besar, China merupakan salah satu pasar paling potensial bagi sebagian besar brand-brand yang terdampak boikot. Bagi H&M sendiri, China merupakan pasar terbesarnya di samping Amerika Serikat dan Eropa. 

 

Sekalipun dibuat ketar-ketir atas masifnya kampanye negatif tersebut, sejumlah brand tampaknya berhadapan dengan tuntutan dari pihak lainnya yang tidak kalah menimbulkan dilema. Yaitu kekuatan para investor yang berada di garis depan menuntut praktik bisnis berkelanjutan.

 

Aliansi Investor untuk Hak Asasi Manusia (IAHR) yang ikut dalam aksi menentang pelanggaran HAM di Xinjiang merupakan aksi kolektif yang memiliki anggota lebih dari 160 investor institusi dan organisasi lainnya. Keanggotan ini mewakili aset lebih dari US 5 triliun atau lebih dari Rp 72.000 triliun yang mereka kelola saat ini dan tersebar di 18 negara.

 

Selain IAHR, ada juga Interfaith Center on Corporate Responsibility yang berbasis di New York. Aliansi ini memiliki keanggotaan yang luas, termasuk kelompok agama, dana pensiun publik, serikat pekerja, dan sejumlah manajer aset lainnya, seperti Aberdeen Standard Investments.

 

Aliansi investor tersebut belum termasuk dua grup investasi besar asal Amerika Serikat, BlacRock dan Vanguard yang juga telah meneguhkan komitmennya pada nilai-nilai HAM.

 

Kedua perusahaan tersebut memegang aset hingga USD 16 triliun atau lebih dari Rp 230.000 triliun, nilai ini bahkan lebih besar dari nilai PDB China tahun lalu, USD 14,7 triliun. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemegang saham mayoritas di banyak perusahaan yang mengalami tekanan di China, berdasarkan data Refinitiv.

 

Kedua perusahaan telah meningkatkan upaya mereka untuk berinvestasi dengan pendekatan Environmental, Social and Governance (ESG), yaitu prinsip filterisasi dengan berinvestasi pada entitas yang mengedepankan nilai-nilai penjagaan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. 

 

Kedua lembaga investasi tersebut telah mempublikasikan banyak detail tentang keterlibatan mereka dan suara perwakilan di perusahaan portofolio, dan dengan memperkenalkan pendanaan baru menggunakan kriteria ESG untuk memilih perusahaan yang ingin didanai.

 

Seorang juru bicara BlackRock mencatat salam sebuah publikasi perusahaan yang terbaru, "Kegagalan menangani risiko terkait hak asasi manusia dapat bergema di seluruh rantai nilai perusahaan, yang dapat memengaruhi nilai pemegang saham." tulis publikasi tersebut.