Sederet Jurus Pemerintah Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dinilai menjadi babak baru dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Komite ini akan mempercepat berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan jika sebagai negara dengan mayoritas masyarakat Muslim, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah menjadi penggerak ekonomi nasional. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Dari sisi supply kita punya sumber daya untuk pengembangan ekonomi syariah. Sementara dari sisi demand kita adalah pasar potensial terhadap ekonomi syariah baik di sektor keuangan, produk dan makanan halal, fesyen muslim, dana sosial Islam, usaha atau bisnis syariah, dan sebagainya," ujar Wapres, Minggu (4/7/2021).

Sayangnya diakui Wapres jika Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Tidak hanya dari negara-negara Muslim tapi juga dari negara non Muslim.

Sebut saja Thailand dan Brasil dalam ekspor produk halal, serta Inggris yang lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah.

Pemerintah 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui Pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Dana Sosial Syariah, serta Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah.

Pemerintah berkeinginan mempercepat peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah di dalam perekonomian nasional.

"Melalui empat fokus ini diharapkan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin maju, sesuai dengan harapan dari tema seminar kita hari ini Menanti Kebangkitan Ekonomi Syariah," ujarnya.

Dalam satu tahun ini, beberapa langkah nyata untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah telah diwujudkan antara lain melalui pengembangan aspek kelembagaan dengan memperluas lingkup kerja KNKS menjadi KNEKS.

Selanjutnya dalam pengembangan bidang keuangan Syariah, pemerintah juga menggabungkan tiga bank Syariah milik pemerintah (BUMN), yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Bank BRI Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui penggabugan ini BSI diharapkan menjadi lokomotif sektor keuangaan syariah di tanah air.

"Hadirnya BSI sebagai salah satu bank besar, tentunya akan mempercepat berkembannya keuangan syariah dan ekosistem ekonomi syariah," sebutnya

Sementara di bidang pembiayaan, berbagai instrumen keuangan syariah juga telah diupayakan oleh pemerintah seperti peluncuran surat berharga syariah atau sukuk, pengembangan filantropi Islam melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Kemudian hadirnya sejumlah aplikasi dan kanal-kanal keuangan syariah secara digital di market place.

Di sektor rill, pemerintah juga terus berupaya mengembangkan rantai nilai produk halal atau halal value chain, di antaranya dengan mendirikan Kawasan Industri Halal (KIH).

Saat ini telah ditetapkan tiga KIH yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang (Banten), Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo (Jawa Timur), dan Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan (Kepri).

Sementara tiga KIH lainnya tengah disiapkan yaitu di Kawasan Industri Batamindo di Batam, di Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan di Kawasan Industri Surya Borneo di Kalimantan Tengah. Melalui pembentukan KIH diharapkan akan tercipta ekosistem produk halal dalam satu kawasan.

"Selain membangun KIH, yang juga mejadi tantangan bagi kita adalah mengisi kawasan industri halal dan menarik pelaku usaha termasuk UMKM menjadi bagian dari ekosistem KIH," jelasnya.

Wapres Ma'ruf melanjutkan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan empat bidang ekonomi syariah yang telah sebutkan tadi.

Keberpihakan, keseriusan, dan fokus semua pihak untuk memajukannya menjadi kunci keberhasilan membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri.

Reporter:  Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com