Butuh Biaya Besar, Belanja Infrastruktur Harus Dialihkan ke Penanganan Covid-19

Pemerintah diminta mengalihkan belanja-belanja sektor infrastruktur untuk penanganan pandemi.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Jul 2021, 16:40 WIB
Diterbitkan 26 Jul 2021, 16:40 WIB
FOTO: Konsumsi Baja Lesu Akibat Pandemi COVID-19
Suasana proyek pembangunan konstruksi LRT dan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (17/11/2020). Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan konstruksi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti meminta kepada pemerintah agar mengalihkan belanja-belanja sektor infrastruktur untuk penanganan pandemi.

Sebab, dengan kenaikan kasus covid-19 serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah akan membutuhkan anggaran lebih besar.

"Misalnya belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan untuk belanja modal infrastruktur itu harus dialihkan, diprioritaskan dulu untuk penanganan pandemi ini," kata dia dalam diskusi Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti, Senin (26/7).

Dia menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut untuk program-program prioritas terkait pandemi. Misalnya, untuk menambah anggaran kesehatan untuk menangani covid-19 dan perlindungan sosial guna membantu masyarakat.

"Selain untuk pembayaran utang, itu untuk program-program pemerintah prioritas. Kalau infrastruktur pembangunan ibukota jangan dulu deh, prioritas untuk program pemulihan ekonomi khususnya untuk penanganan pandemi," jelas dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anggaran PEN

FOTO: Uang Beredar pada November 2020 Capai Rp 6.817,5 Triliun
Petugas menata tumpukan uang di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Realisasi M2 relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,5 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebagai gambaran, saat ini alokasi anggaran program PEN dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Kenaikan untuk perlindungan sosial dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun dan kesehatan dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk program lain masih tetap sama yaitu insentif usaha Rp62,83 triliun dan program prioritas Rp117,94 triliun. Hanya anggaran dukungan UMKM yang mengalami penurunan dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya