Holding BUMN Ultra Mikro Diyakini Tekan Kesenjangan Ekonomi dan Cetak Pengusaha Baru

Liputan6.com, Jakarta Kehadiran Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) menuai apresiasi karena dinilai dapat menekan kesenjangan ekonomi, sekaligus mendorong jumlah pengusaha baru.

Apresiasi diberikan dari Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengatakan jika holding BUMN UMi bukti  perhatian pemerintah kepada segmen usaha mikro termasuk ultra mikro yang memiliki kontribusi perekonomian paling besar.

Langkah ini  akan membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang di masa pandemi ini semakin lebar. Langkah strategis ini pun dinilai akan mampu membuat Indonesia menjadi negara maju dengan mendorong lebih banyak pengusaha baru.

"Tentu itu akan sangat baik. Kalau program ini bisa jalan, maka akan banyak pengusaha baru dan Indonesia pun bisa menjadi sejajar dengan negara maju," jelas dia.

Dia menyebut rasio kewirausahaan di Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia lainnya. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan rasio kewirausahaan Indonesia baru 3,47 persen, adapun Thailand mencapai 4 persen, Malaysia 4,74 persen, dan Singapura 8,76 persen. Bahkan, rasio kewirausahaan di negara maju tembus 12 persen.

Dia berpendapat dengan holding pemerintah dapat mengkonsolidasikan data UMKM nasional termasuk Umi di dalamnya lebih baik lagi ke depan. Sehingga, program pemberdayaan UMKM tidak tumpang tindih dan membuat program pengembangan untuk segmen tersebut menjadi lebih baik.

Dia pun mengapresiasi komitmen pemerintah yang mempertahankan bisnis masing-masing anggota Holding. Hal ini akan sangat baik bagi operasional holding dengan keberagaman solusi layanan jasa keuangan bagi pelaku usaha UMi.

"Bahkan, ini bisa membuat program naik kelas pelaku usaha UMi dan mikro menjadi lebih baik. Kami justru berharap lebih banyak pelaku usaha masuk dalam ekosistem perbankan. Karena tentunya ini adalah lembaga keuangan yang lebih kompleks dan baik," ujarnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditunjuk pemerintah melalui sebagai induk holding BUMN UMi melakukan aksi korporasi rights issue dalam rangka pembentukan holding tersebut.

BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28,213 miliar Saham Baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp50 per saham atau sebanyak-banyaknya 18,62 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I. Harga pelaksanaan rights issue BBRI yakni Rp3.400 per lembar saham.

Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021.

Seluruh saham Seri B milik pemerintah dalam PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.

Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan inbreng serta eksekusi hak Pemegang Saham Publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 95,92 triliun.

Ketua DPP GP Ansor Faisal Saimima menilai kehadiran holding BUMN UMi akan mampu menggerakan roda ekonomi umat, khususnya mereka yang memiliki usaha skala kecil yang notabene kesulitan dalam mengakses permodalan secara formal.

Holding diyakininya mampu menstimulus ekonomi masyarakat kecil di tengah pandemi seperti sekarang. "Sekarang makin diperkuat lagi, makin dipermudah lagi. Holding Ultra Mikro menjadi momentum kuat kebangkitan pelaku ekonomi kecil," ujar dia.

Faisal menekankan pembentukan holding menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mendorong ekonomi mikro dan kecil.

Dia memahami bahwa akses permodalan kepada lembaga keuangan formal menjadi persoalan klasik bagi para pelaku usaha berskala kecil di Nusantara.

"Sekarang yang sudah berjalan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) cukup bagus. Namun dengan Holding Ultra Mikro, tentu cakupannya makin luas serta kuat. Makin banyak opsi," ujar Faisal yang juga Tokoh Muda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu.