Kementerian PUPR Dapat 13 Aset dari BPWS Senilai Rp 1,125 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) menyerahkan aset Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,125 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) pada Agustus 2021. Penyerahan ini lebih cepat dari target awal yaitu pada akhir November 2021.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, ada 13 jenis aset BMN yang dialihkan dari BPWS ke Kementerian PUPR yakni tanah senilai Rp 732 miliar, peralatan dan mesin Rp 49,4 miliar, gedung dan bangunan Rp 118,3 miliar, serta  jalan dan jembatan Rp 52,4 miliar.

Selain itu juga irigasi Rp 26,2 miliar, jaringan Rp 55,3 miliar, aset tetap renovasi Rp 1,4 miliar, konstruksi dalam pengerjaan Rp 761 juta, software Rp 3,6 miliar, hasil kajian Rp 78,7 miliar, aset tak berwujud lainnya Rp 1,8 miliar dan aset tak berwujud dalam pengerjaan Rp 193 juta.

Aset-aset tersebut tersebar di 7 lokasi yakni di Kantor BPWS Surabaya, rest area sisi barat di Bangkalan (terbangun dan belum terbangun), kawasan pesisir di Bangkalan (belum terbangun), rest area sisi timur di Bangkalan (belum terbangun), overpass di Bangkalan, SPAM Tangkel dan Kantor BPWS Jakarta.

"Aset BMN terbesar di mana lebih dari 65 persen adalah tanah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan di Kementerian PUPR setiap tambahan aset yang kita miliki sesungguhnya di dalamnya ada hak publik yang harus kita jalankan. Saya minta rekan-rekan unit penerima langsung segera membuat rencana komprehensif agar layanan yang semula dilakukan BPWS tidak terputus," kata dia dalam pernyataannya, Jumat (10/9/2021).

Dikatakan Fatah, bahwa penambahan amanah dari suatu institusi yang pernah memberi layanan publik tidak semudah mendapat amanah baru yang belum pernah dikerjakan siapapun. "Apa yang telah dilakukan BPWS adalah benchmark, mudah-mudahan layanan yang kita kerjakan tidak menjadi lebih buruk. Jadikanlah benchmark ini sebagai pemandu untuk betul-betul kita jalankan amanah yang diterima secara bersama," ucapnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain aset BMN, terdapat 4 aspek lain yang dialihkan dari BPWS ke Kementerian PUPR yakni tugas dan fungsi, anggaran, arsip dan pegawai. Pengalihan tugas dan fungsi BPWS sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1018/KPTS/M/2020 Tentang Pengalihan Tugas BPWS kepada Kementerian PUPR.

"Pengalihan tugas dan fungsi dari BPWS ke Kementerian PUPR pada prinsipnya tidak merubah tugas dan fungsi yang ada di Kementerian PUPR. Telah ditetapkan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi BPWS adalah Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana.

Pengalihan arsip terdiri dari 10.845 nomor arsip. Kemudian terdapat 118 pegawai yang dialihkan terdiri dari 5 orang PNS dan 113 non-PNS.

"Kami bersyukur semua pegawai non-PNS eks BPWS diterima 100% oleh Kementerian PUPR. Saya ucapkan selamat bekerja untuk rekan-rekan," kata Plt. Kepala BPWS Achmad Herry Marzuki.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com