Penyaluran KUR hingga 28 Februari 2022 sebesar Rp 55,06 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2022, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp 455,62 Triliun. Salah satu anggaran tersebut untk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Program Pemulihan Ekonomi terdiri dari klaster Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Ketiganya akan terus dimonitor secara intensif agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkap dalam acara optimalisasi penyaluran KUR klaster dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara langsung di Palembang.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir menambahkan, di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat.

"Penyaluran KUR terus menunjukkan peningkatan dimana realisasi KUR tahun 2021 meningkat 42 persen dibandingkan 2020, sehingga mencapai Rp 281,86 Triliun dan diberikan kepada 7,4 juta debitur,” Iskandar dalam keterangan tertulis, Jumat (4/3/2022).

Penyaluran KUR pada tahun 2022 hingga tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar Rp 55,06 triliun atau 14,75 persen dari target 2022 Rp 373,17 Triliun. Jumlah tersebut diberikan kepada 1,26 juta debitur. Sehingga total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar Rp 412 Triliun dengan NPL yang relatif rendah sebesar 0,98 persen.

Menko Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR sampai dengan akhir Desember 2022 hanya sebesar 3 persen.

"Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan,” ujar Airlangga.

Dalam pengembangan UMKM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain, mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30 persen dari total kredit pada tahun 2024, meningkatkan besarnya kredit UMKM menjadi Rp10 miliar, restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19, serta relaksasi kebijakan dan penambahan plafon KUR.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan penyerahan KUR secara kelompok, seperti untuk usaha bakso, kelapa sawit, pembuat songket, dan pekebun sawit.

“Saya mengapresiasi pencapaian KUR Sumatera Selatan yang Non Performing Loan (NPL) rendah dan capaiannya meningkatkan 100 persen ditahun 2020 sekitar Rp 4,4 triliun, ditahun 2021 menjadi Rp 8 triliun,” pungkas Menko Airlangga.