Jaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi, KKP Punya 3 Program Pemulihan Kesehatan Laut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kegiatan pembangunan ekonomi kelautan banyak yang memanfaatkan ruang laut. Sehingga pemanfaatan ekonomi kelautan dan sumber dayanya harus di bawah kontrol pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki komitmen kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan," kata Trenggono dalam Rakernas Pengawasan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Selasa (29/3/2022).

Hal tersebut juga menjadi prioritas yang perlu ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), untuk turut mengawal dan mengawasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

Selain itu, Ditjen PSDKP perlu juga memastikan bahwa pemanfaatan ruang untuk usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan peruntukannya.

"Apabila seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan, saya yakin akan terjadi keseimbangan antara ekologi dan ekonomi," imbuh Menteri Trenggono.

Dalam menjaga ekonomi dan kesehatan laut, KKP memiliki strategi dengan mengembangkan tiga pilar ekonomi biru, yakni ekologi, ekonomi, dan faktor sosial.

"Pilar-pilar utama tersebut menjadi dasar untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka waktu yang panjang," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pun telah menyiapkan tiga program terobosan, yang implementasinya akan diakselerasi pada 2022. Pertama, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, kepiting, lobster, dan rumput laut.

Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang punya nilai ekonomis tinggi.

"Untuk mencapai keberhasilan program tersebut, peran Direktorat Jenderal PSDKP sangat penting. Karenanya, saya meminta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus menjadi benteng dalam mengawal seluruh terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan," pinta Menteri Trenggono.