Heboh! Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar, Begini Fakta-faktanya

Liputan6.com, Jakarta Kasus pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, menggemparkan publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjatuhkan denda fantastis sebesar Rp48 miliar kepada kepala desa dan perangkat desanya.

Denda pagar laut ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran aturan pembangunan di wilayah pesisir. Proses penyelidikan melibatkan KKP dan Bareskrim Polri, termasuk pemanggilan saksi dan klarifikasi. Kepala desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab telah mengakui kesalahannya dan bersedia membayar denda sesuai peraturan yang berlaku.

Seperti diketahui, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dua aparat desa menjadi penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

"Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran," kata Trenggono.

Kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar. Kendati demikian, Trenggono tidak menyebutkan apakah Rp 48 miliar tersebut masing-masing pelaku, atau gabungan kedua pelaku.

Denda Rp48 miliar yang dijatuhkan kepada kepala desa dan perangkat desa di Tangerang merupakan angka yang cukup signifikan. Besaran denda ini menjadi perhatian publik dan memicu diskusi mengenai aturan pembangunan di wilayah pesisir.

Proses penyelidikan yang melibatkan KKP dan Bareskrim Polri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Kerja sama antar lembaga penegak hukum ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Pemanggilan saksi dan klarifikasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang akurat. Kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan telah mengakui kesalahan dan menyatakan kesediaannya untuk membayar denda.

Penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri juga mencakup aspek pidana kasus ini. Jika ditemukan bukti pelanggaran pidana, maka akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Transparansi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan besarnya denda yang dijatuhkan, kepala daerah dan perangkatnya disebut menyanggupi untuk membayar denda tersebut. Namun berapa sebenarnya gaji yang didapat kepala desa sehingga memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut?

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengatur besaran gaji kepala desa.

Pada pasal 81 Ayat (2)a peraturan itu, kepala desa paling sedikit menerima gaji Rp 2,4 juta atau 120% dari gaji pokok PNS Golongan II/A. Selain itu, penghasilan tetap yang diterima kepala desa serta perangkat desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Sementara itu, sekretaris desa menerima gaji paling sedikit yang diterimanya sebesar Rp 2,2 juta atau setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a. Terakhir, besaran perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2 juta atau setara dengan 100% dari gaji pokok golongan II/A.