BLT Minyak Goreng Tepatkah? Ini Kata Mantan Menkeu

Mengontrol harga minyak goreng atau barang lain sudah terbukti tidak efektif. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara pun terjadi hal serupa.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Apr 2022, 16:40 WIB
Diterbitkan 04 Apr 2022, 16:40 WIB
Ketersediaan Stok Minyak Goreng di Supermarket
Petugas menata minyak goreng di rak sebuah supermarket kawasan Jakarta, Jumat (25/3/2022). Sempat mengalami kekosongan stok, saat ini minyak goreng sudah kembali normal di supermaket dengan harga 2 liter mulai dari Rp 36 ribu - Rp45 ribu tergantung merek. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Langkah pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat dinilai tepat oleh ekonom senior Chatib Basri.  Mantan menteri keuangan ini mengatakan banyak manfaat yang bisa didapat dari subsidi ini bagi yang membutuhkan dan juga bagi pemerintah. 

"Mitigasi terbaik dengan memberikan subsidi targeted, ini lebih baik (dari jenis subsidi yang lain)," kata Chatib dalam dalam webinar Macroeconomic Update 2022, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Dia menjelaskan, subsidi pemerintah lewat komoditas langsung kurang efektif. Sebab akan membuat suntikan dana yang digelontorkan pemerintah kurang efektif.

Mengontrol harga minyak goreng atau barang lain sudah terbukti tidak efektif. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara pun terjadi hal serupa.

"Ini pelajaran dari berbagai negara selain di Indonesia. Begitu ditetapkan HET (harga eceran tertinggi), barang hilang di pasaran. Price control ini tidak bisa dilakukan," kata dia.

Selain itu biaya yang dikeluarkan juga lebih besar, namun tidak diikuti efektivitasnya. Subsidi lewat harga komoditas membuat barang tidak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.

Misalnya, pada kebijakan HET minyak goreng beberapa bulan lalu membuat kalangan menengah atas juga ikut merasakan subsidinya. Hal ini belum tentu dinikmati masyarakat kelas bawah yang memang membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Untuk itu, Chatib menilai kebijakan pemerintah saat ini yang melepas harga minyak goreng dengan nilai keekonomiannya dan diikuti pemberian BLT sudah tepat. Biaya yang dikeluarkan APBN juga semakin ringan.

"Beban BLT ini jadi lebih ringan dibandingkan memberikan subsidi kepada harga komoditas," kata dia.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jokowi Sebar BLT Minyak Goreng Senilai Rp 300 Ribu untuk 23 Juta Keluarga

FOTO: Kenaikan Harga Minyak Goreng Penyumbang Utama Inflasi
Pedagang menunjukkan minyak goreng di sebuah pasar di Kota Tangerang, Banten, Selasa (9/11/2011). Bank Indonesia mengatakan penyumbang utama inflasi November 2021 sampai minggu pertama bulan ini yaitu komoditas minyak goreng yang naik 0,04 persen mom. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kenaikan harga minyak goreng yang terus terjadi akibat lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional.

RI 1 bakal memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada total 23 juta penerima, termasuk untuk 20,5 juta keluarga yang berhak menerima BLT.

"Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH)," kata Jokowi, Jumat (1/4/2022).

Selain itu, sisa bantuan BLT minyak goreng pun akan diberikan kepada penjual gorengan yang berdagang di pinggir jalan.

"Juga untuk 2,5 juta pedagang kami lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan," imbuh Jokowi.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya