Alasan Masyarakat Gemari Beli Alat Kesehatan Impor Ketimbang Produk Lokal

Liputan6.com, Jakarta Stafsus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro mengungkapkan beberapa alasan masyarakat dan penyedia layanan kesehatan lebih suka membeli alat kesehatan impor daripada produk lokal atau dalam negeri.

Salah satunya adalah terkait kualitas produk yang dihasilkan dalam negeri. Serta ada beberapa alasan lainnya.

Dia menuturkan, produk alat kesehatan masuk ke Indonesia melalui dua pintu. Pertama, menurut anjuran pelayan kesehatan atau dokter dan kedua dibeli sendiri oleh masyarakat.

"Produk yang dibeli langsung oleh masyarakat masih banyak impor. Mengapa? Ada berbagai kemungkinan. Pertama belum banyak kampanye bangga beli produk Indonesia untuk alkes," kata Laksono dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Faktor kedua yaitu, masyarakat tidak tahu mana yang produk impor dan produk dalam negeri. Kemudian faktor ketiga adalah harga dan mutu produk impor yang lebih kompetitif.

Sementara itu, pembelian alat kesehatan produk dalam negeri oleh organisasi pelayanan Kesehatan pemerintah masih rendah karena berbagai kemungkinan.

Pertama, efektifitas e-Catalog belum maksimal. "Ini sepertinya belum nendang, jadi dokter banyak merekomendasikan produk impor," kata Laksono.

Laksono melanjutkan, faktor selanjutnya adalag kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum mantap. Kemudian, dia juga menilai produksi dalam negeri yang masih kurang serta riset yang belum banyak.

"Di samping itu persepsi dokter atau manajer Rumah Sakit terhadap produk dalam negeri belum yakin," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran anggaran yang diberikan ke kementerian/lembaga serta pemerintah daerah justru dibelanjakan untuk barang impor, bukan produksi dalam negeri.

Dia punn menegur para menterin karena tingginya belanja barang-barang impor tersebut. "Ini uang-uang kita sendiri, APBN kita sendii kok dibelikan barang impor, itu gimana toh? Geregetan saya," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dia pun menyampaikan barang-barang yang diimpor seperti, CCTV, seragam TNI-Polri, alat kesehatan (alkes), tempat tidur rumah sakit, pulpen, pensil, buku tulis, hingga kursi dan bangku. Padahal, Jokowi menyebut barang-barang tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

"Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita, laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diterus-terusin," ujarnya.

Jokowi menyampaikan bahwa belanja dalam negeri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, anggaran pengadaan barang dan jasa untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sangat besar.

"Sudahlah jangan diterus-terusin (impor). Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita. Kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan, kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan," jelas Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa impor barang luar negeri sama saja dengan memberikan sejumlah manfaat kepada negara lain. Untuk itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk memprioritaskan belanja barang dalam negeri.

"Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah diitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan," jelas dia.

"Kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," sambung Jokowi.

Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kementeriannya berupaya mengurangi ketergantungan pada alat kesehatan (alkes) impor.

Hal ini menanggapi teguran Presiden Jokowi mengenai masih adanya rumah sakit yang menggunakan alkes impor.

"Pasti kita akan mendorong agar menggunakan (alkes) dalam negeri pada setiap fasilitas kesehatan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (25/3/2022).

Nadia menjelaskan, Kementerian Kesehatan sudah melakukan sejumlah program untuk mengurangi ketergantungan pada alkes impor. Di antaranya, mendorong produsen dalam negeri memproduksi alkes. Dalam pengembangan alkes, produsen juga diminta bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Nadia menambahkan, sebetulnya Kementerian Kesehetan cukup banyak menggunakan komponen dalam negeri.

Dari seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia, Kementerian Kesehetan menduduki posisi ketiga, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertahanan.

"Kemenkes urutan ketiga dalam penggunaan komponen dalam negeri di antara kementerian dan lembaga," ujarnya.