Membongkar Sumber Dana Proyek IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan buka-bukaan soal sumber dan skema pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Sumber pendanaan dari APBN digunakan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan, tentu saja untuk penyelenggaraan Pemerintahan daerah khusus IKN,” kata Encep dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Sabtu (9/4/2022).

Kedepannya otoritas IKN dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan atau pungutan khusus IKN yang berasal dari PDRD sebagaimana diatur dalam UU HKPD yang diberlakukan secara mutatis mutandis dengan peraturan Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.

“Ada juga dari PNBP, pungutan-pungutan penerimaan negara yang bukan pajak,”

Lebih lanjut, format pokok-pokok pengaturan sumber dan skema pendanaan nantinya berpedoman pada ketentuan mengenai sumber dan skema pendanaan yang diatur dalam Pasal 24 dan Lampiran II UU IKN yang tertuang dalam rencana induk Bab IV huruf B.

Selanjutnya, pengaturan sumber dan skema pendanaan akan dielaborasi dengan memperhatikan kekhususan IKN termasuk antisipasi perkembangan ke depan, dan dapat merujuk pada regulasi eksisting yang relevan dan dapat diberikan tambahan fleksibilitas sepanjang dalam koridor keuangan negara.

Adapun skema pendanaan IKN Nusantara, pertama berasal dari APBN melalui alokasi anggaran belanja atau pembiayaan. Kedua KPBU, yaitu skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema, diantaranya KBPU tarif dan KPBU availability payment.

“KPBU tarif nanti pengembalian investasinya berupa pembayaran dari pengguna atau user payment istilahnya. Jadi, para pengusaha dengan metode ini mendapatkan pengembalian investasinya dari pembayaran dari pengguna,” jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

KPBU tarif ini diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di IKN, dan dalam hal dibutuhkan untuk lebih memastikan perolehan pembiayaan swasta (bankability), dapat diberikan dukungan yang bersumber dari APBN dalam bentuk antara lain penjaminan infrastruktur, dukungan sebagian konstruksi dan dukungan kelayakan proyek.

Sementara, KPBU availability payment (AP), pengembalian investasinya berupa pembayaran ketersediaan layanan, yang diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di IKN. Pembiayaan melalui KPBU AP ini juga bersumber dari APBN melalui belanja penanggung jawab proyek kerjasama.

Tujuannya, untuk memastikan kelayakan proyek dengan skema KPBU availability payment, dapat diberikan dukungan yang bersumber dari APBN dalam bentuk, antara lain penjaminan infrastruktur dan atau dukungan kelayakan proyek.

Ketiga, partisipasi Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keempat, swasta murni, yang merupakan investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional. Skema ini untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah atau pemberian dana talangan.

“Kemudian juga ada pendanaan lainnya creative financing seperti crowd funding dan dana dari filantropi,” pungkasnya.