Penyaluran KUR Baru 40 Persen, KemenkopUKM Hadapi Kendala

Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru mencapai Rp 147,65 triliun atau 40 persen dari target 2022 yang sebesar Rp 373 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM mengungkap ada sejumlah kendala yang dialami oleh calon penerima, utamanya di sisi administrasi.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya mengakui ada sejumlah pelaku usaha yang kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengajuan KUR. Padahal, sisi pembiayaan ini diakui cukup membantu para pelaku usaha mikro.

“Tentu masih banyak teman-teman kita pelaku usaha mikro (yang kesulitan) untuk mengakses KUR ini,” katanya dalam Konferensi Pers, Jumat (3/6/2022).

“(misalnya) Peralatan yang belum lengkap, data-data mereka kadang-kadang tidak valid, seperti itu, itu biasanya administrasi,” tambah Eddy.

Di sisi lain ia mengungkap ada hambatan lainnya bagi para pelaku usaha. Diantaranya surat persetujuan untuk pendampingan dari daerah. Eddy mengaku kerap kesulitan untuk melakukan pendampingan karena sering terjadi perubahan personel yang melakukan pendampingan. Sehingga, perlu ada perubahan dari surat yang dikeluarkan.

“Hambatan lainnya soal pendampingan, itu kita ada semacam surat persetujuan dari (pemerintah) daerah untuk pendamping itu. Ini sering berubah, personel berganti, jadi kita bikin lagi surat penunjukan yang berganti ini. Tapi secara umum kita perbaiki dan semakin kecilkan hambatan ini,” terangnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani mengungkap hambatan lainnya. Yakni pencatatan keuangan para pelaku usaha yang masih terlalu sederhana.

“Kita ketahui sebagian pelaku usaha mikro itu terutama ultra mikro itu belum melakukan pencatatan laporan keuangan. Kemudian pencatatannya masih sangat sederhana,” katanya.

Sisi lainnya, dari sisi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Irene mencatata sejumlah pelaku usaha meminjam untuk kredit motor misalnya di tempat lain, namun riwayat keuangannya kurang baik.

Selain, itu Irene mengakui, banyak calon penerima KUR masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai aturan agunan terhadap pinjaman. Banyak ditemukan, pelaku usaha berpikir untuk seluruh pinjaman KUR diminta untuk menyertakan agunan tambahan.

“Untuk KUR Ultra Mikro Rp 10 juta, KUR Mikro Rp 10-100 uta itu agunannya itu agunan usahanya, jadi tak perlu agunan tambahan. Yang (perlu agunan) tambahan itu (yang mengajukan) Rp 100-500 juta, itu tergantung dari penilaian penyalur KUR-nya,” terang Irene.

Kementerian Koperasi dan UKM mengungkap Rp 147,65 triliun kredit usaha rakyat (KUR) telah tersalur ke UMKM hingga 2 Juni 2022. Jumlah ini setara dengan 39,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 373 triliun sepanjang 2022.

Sementara itu, terkait sebaran penyerapan KUR diketahui masih banyak di pulau Jawa. Alasannya, pelaku usaha mikro dan geliat usaha yang mengakses KUR paling banyak di Pulau Jawa.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya mengungkap capaian penyaluran KUR ini jadi satu tren positif guna mengejar target yang ditetapkan pemerintah. Ia juga mengaku pihaknya terus melakukan pendampingan untuk mengakselerasi penyerapan KUR.

“Penyalurannya ini sudah (sekitar) 40 persen dari target, ini satu hal yang baik untuk hemat kami di sela-sela pandemi. Harapannya kita bisa melakukan pendampingan terus yang kita lakukan, termasuk pertemuan dengan calon-calon debitur yang kita lakukan,” terangnya dalam konferensi pers, Jumat (3/6/2022).

Ia menginginkan penyaluran KUR ini bisa diperluas kepada usaha-usaha dalam kategori yang ingin mendapatkan pinjaman tanpa agunan. Diketahui, aturan ini berlaku untuk pelaku usaha yang meminjam hingga batas Rp 100 juta.

“Ini banyak sekali subsidi bunga ayng kita lanjutkan yang awalnya diperpanjang hingga semester I (2022) tapi sudah juga disetujui sampai akhir tahun (2022),” katanya.

Di sisi lain, Eddy juga menaruh perhatian terhadap penyaluran KUR Klaster. Ia mengaku telah dilakukan pertemuan antara KemekopUKM, BRI dan Uniqlo untuk akses pembiayaan KUR Klaster binaan Uniqlo serta berkoordinasi dengan sektor perikanan dan e-Fishery sebagai offtaker/avalis.

Eddy menambahkan, terkait penyaluran KUR di daerah, ia mengatakan ini menyasar seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali dengan banyaknya platform penyalur KUR. Diantaranya bank Himbara, bank swasta, BPD, koperasi, hingga leasing.