Garuda Indonesia dan Kreditor Sepakat Damai, DPR: Peluang Benahi Manajemen

Liputan6.com, Jakarta Mayoritas kreditor Garuda Indonesia menyepakati proposal perdamaian maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Anggota DPR RI memandang ini jadi peluang untuk perbaikan manajemen Garuda Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyambut baik jalan damai yang dipilih mayoritas kreditor dan Garuda Indonesia. Artinya, skema pembayaran utang disesuaikan dengan proposal yang diajukan maskapai itu.

"Ini merupakan peluang bagi Manajemen GI (Garuda Indonesia) untuk memperbaiki business plan agar kinerja kedepan bisa membaik," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (20/6/2022).

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia menyebut mayoritas kreditor telah menyepakati proposal perdamaian dalam voting yang dilakukan Jumat (17/6/2022) lalu. Putusan resmi pengadilan rencananya akan dibacakan pada Senin (20/6/2022) pukul 14.00 WIB siang ini.

Garuda juga telah skema pembayaran utang dengan pembayaran diperpanjang hingga 22 tahun. Serta, adanya penyiapan rencana bisnis hingga 2030.

Sejalan dengan rencana itu, Kamarussamad memandang, kesepakatan ini perlu dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Artinya, Garuda Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utangnya.

"Homologasi/ Persetujuan Proposal PKPU yang diajukan GI sebenarnya hanya menunda kewajiban, Pada akhirnya harus diselesaikan sesuai waktu yang disepakati dengan para kreditor," katanya.

Dengan demikian, ia memandang ini bisa jadi sebagai tantangan sekaligus. Pasalnya, batas waktu yang ditentukan dalam proposal perdamaian perlu dijalankan.

"Tapi ini skaligus sebagai tantangan karena kewajiban tersebut harus diselesaikan kedepan," tukasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dapat bernafas lega setelah kreditur menyetujui proposal perdamaian dalam voting yang bagian dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perseroan pun menyiapkan sejumlah rencana bisnis ke depan dengan fokus menghasilkan keuntungan.

"Alhamdulilah diterima lebih dari 96 persen yang hadir ini tunjukkan kepercayaan tinggi dari kreditur terhadap rencana ke depan dan proposal perdamaian Garuda Indonesia," ujar Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra, usai voting PKPU di Gedung Garuda Indonesia Kebon Sirih, ditulis Sabtu (18/6/2022).

Irfan menyampaikan, rencana bisnis Garuda Indonesia yang disetujui kreditur seiring rencana berbasis profitable. Pihaknya memastikan untuk menghasilkan keuntungan.

"Bukan terbang kemana-mana, bukan pesawat beragam, perusahaan yang pantas dipertahankan konsisten hasilkan keuntungan," kata dia.

Untuk dapat meraih keuntungan tersebut, Garuda Indonesia akan fokus ke domestik dan terbang di rute-rute yang menguntungkan. Namun, rute internasional tetap terbuka.

"Rute internasional, umrah, haji, dan fokus ke kargo. Internasional tetap terbangkan kalau menguntungkan," kata dia.

Selain itu, Garuda Indonesia akan segera menambah pesawat untuk melayani publik. Apalagi setelah dalam sidang pengumuman hasil voting pada 20 Juni 2022 diteguhkan. Irfan memperkirakan ada tambahan 70 pesawat yang akan digunakan tetapi hal itu membutuhkan waktu.

"Kira-kira sekitar mendekati 70 total pesawat. Membutuhkan membuat pesawat itu serviceable dan melayani kebutuhan masyarakat. Tampaknya antusiasme makin meningkat," ujar dia.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan rights issue sekitar USD 330 juta. "Penerbitan saham baru akan dilakukan RUPS mendatang. Membutuhkan secara kooperatif seluruh pemegang saham yang saat ini memiliki Garuda. Pada saat yang sama kita memenuhi syarat penting pencapaian PMN tercapainya homogolasi," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk Prasetio menuturkan, rights issue pertama dilakukan dengan kinerja perseroan lebih bagus.

"Rights issue pertama terhadap pemerintah dulu, baru kita lihat," kata dia.Adapun untuk kinerja positif ke depan, Prasetio mengharapkan dapat terjadi 2-3 tahun ke depan. "Kinerja membaik 2-3 tahun," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian BUMN memastikan kepemilikan saham pemerintah tetap ada 51 persen meski PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan rights issue dua kali.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa, (7/6/2022), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, PT Garuda Indonesia Tbk akan melakukan rights issue. Aksi korporasi rights issue tersebut akan dilakukan jika penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mencapai tahap perdamaian.

"InsyaAllah apabila proses PKPU bisa mencapai perdamaian dan homologasi kita melakukan dua kali rights issue. Rights issue pertama adalah proses meng-inject Rp 7,5 triliun yang dari porsi pemerintah untuk porsi awal restrukturisasi Garuda," kata ujar pria yang akrab disapa Tiko ini.

Rencana rights issue Garuda Indonesia kedua dilakukan sekitar kuartal IV 2022. Pada saat itu akan memasukkan tambahan pendanaan dari investor strategis.

"Kemudian kita lakukan rights issue tahap kedua mungkin di sekitar triwulan IV awal untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Sebagaimana diketahui dalam putusan Panja Garuda terakhir kita akan membatasi bahwa porsi pemerintah tetap ada di 51 persen," ujar dia.

Selain Garuda Indonesia, sejumlah emiten BUMN juga akan melakukan rights issue. Salah satunya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait pengalihan saham pemerintah di PT Semen Baturaja (Persero) ke Semen Indonesia.