Masalah Kesehatan jadi Tantangan Berat Pemulihan Ekonomi Global

Liputan6.com, Jakarta Trade, Investment, and Industry Working Group atau TIIWG G20 di Surakarta, Jawa Tengah, yang dilaksanakan Kementerian Investasi/BKPM bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menyepakati tingkatkan kapasitas negara dalam merespon pandemi untuk mempercepat pemulihan arsitektur kesehatan global.

Sidang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, selalu Chair of TIIWG/Ketua Pertemuan TIIWG G20.

Djatmiko menyampaikan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan pada kesehatan global saat ini sehingga menjadi isu prioritas yang perlu dibahas dalam sidang demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pada saat ini, menanggapi pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan dan inklusif, kita perlu mendorong koherensi kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri," ujar Djatmiko, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022).

Djatmiko menegaskan, Indonesia dalam Presidensi G20 ini mengundang anggota G20 dengan maksud membahas, mengidentifikasi, serta memastikan ketersediaan produksi, distribusi dan transfer teknologi untuk vaksin yang aman, terjangkau dan setara serta barang penting terkait lainnya untuk mempercepat keberlanjutan dan pemulihan ekonomi global yang inklusif.

"Hal ini selaras dengan pembangunan arsitektur kesehatan global yang lebih baik sehingga tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Djatmiko.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam kesempatan yang sama, Marc Bacchetta perwakilan dari World Trade Organization (WTO), menyampaikan terdapat kecenderungan terjadinya pandemi yang lebih buruk lagi di masa depan, apabila berkaca kepada siklus yang terjadi ratusan tahun belakangan.

Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi vaksin Covid-19 karena ada perbedaan tingkat teknologi, serta penelitian dan pengembangan di antara negara-negara di dunia.

"TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) WTO memutuskan bahwa negara-negara yang paling membutuhkan vaksin akan diprioritaskan dan mengimbau solidaritas dari negara-negara lain terkait dengan pemerataan ketersediaan vaksin. Diperlukan adanya rencana konkret untuk memproduksi vaksin secara kolaboratif dan sedapat mungkin pada tingkat regional/multilateral," ujar Bacchetta.

Selain itu, terdapat beberapa dukungan yang berasal anggota WTO yaitu deklarasi Menteri tentang Tanggapan WTO terhadap Pandemi Covid-19 dan Kesiapsiagaan untuk Pandemi di Masa Depan; serta Keputusan Menteri tentang Perjanjian Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan.

Negara anggota G20, khususnya Indonesia, berharap TIIWG dapat fokus terhadap pemulihan dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi global. Investasi yang inklusif memiliki hubungan erat dengan kesehatan, sehingga kerja sama antara pemerintah ataupun warga negara yang sudah terjalin baik ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia,  menyebut pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi perhatian khusus dalam agenda Presidensi G20 Indonesia.

“Hampir semua negara punya soal sama yaitu mengendalikan Covid dan pemulihan pasca ekonomi pasca pandemi” kata Bahlil dalam sambutannya di acara pertemuan 2nd Trade Invesment and Industry Working Group (TIIWG), di Surakarta, Rabu (6/7/2022).

Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi global menghadapi banyak tantangan, tidak hanya dampak dari pandemi saja. Melainnya, adanya konflik geopolitik juga menjadi tantangan yang cukup signifikan terhadap pemulihan ekonomi global.

Disisi lain, tekanan inflasi tinggi dan terbatasnya ketersediaan pangan serta energi juga menyebabkan penurunan daya beli sekaligus menimbulkan kerentanan terhadap masyarakat di negara-negara berkembang. Bahkan, kata Bahlil dampaknya bisa menyebabkan negara tersebut jatuh ke jurang kemiskinan.

Maka seluruh dunia khususnya anggota G20 harus bergandengan tangan, untuk menyelesaikan masalah rantai pasok dunia demi mendukung capaian SDG's terutama poin 1 dan 2, yakni mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan. 

"Singkatnya, G20 harus jadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil sejahtera inklusif dan lestari, khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok miskin dan rentan," ujarnya.

Bahlil menyebut perdagangan, investasi dan industri merupakan faktor kunci dalam upaya pemulihan ekonomi global. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena kemajuan perdagangan merupakan hasil sektor industri yang maju, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  melaksanakan pertemuan kedua Trade Investment and industry working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 5-7 Juli 2022.

Dalam pembukaan TIIWG kedua ini, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dihadapan delegasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia.

Menurut Bahlil, sangat penting menyampaikan kembali terkait larangan ekspor nikel kepada delegasi G20 yang hadir. Tujuannya, supaya negara G20 paham langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut.

"Kita kan dibawa ke WTO oleh beberapa negara lain, tadi saya sengaja menyampaikan bahwa sudah harus diforum ini membahas harus ada kesamaan pandang bahwa berdiri sama tinggi duduk sama rendah, dan diberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk mengatur posisi negaranya masing-masing," kata Bahlil, dalam sambutannya di acara pertemuan kedua TIIWG G20, Rabu (6/7/2022).

"Tadi itu saya sengaja memang untuk memberikan pencerahan secara gamblang bahwa konsensus negara di dunia ini untuk mengarah ke green energy lingkungan kesejahteraan ini kan menjadi suatu keharusan," tambahnya.

Bahlil menjelaskan, Indonesia berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah, terutama nikel.

"Ini sejalan dengan visi bapak presiden terkait transformasi ekonomi, begitu kita melakukan hilirisasi nikel kita," ujarnya.