Sri Mulyani: Digitalisasi Bikin Biaya Operasional Pemerintah Turun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah memiliki ratusan ribu aplikasi yang digunakan hingga saat ini dan memakan biaya yang cukup besar. Maka, ia ingin jumlah aplikasi akan dipangkas untuk menekan biaya operasional.

Ia mengatakan ini bagian dalam transformasi digital dalam pemerintahan. Sehingga inisiatif ini muncul dalam mengoptimalisasi dana publik yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengungkap, setidaknya pemerintah secara keseluruhan memiliki 400 ribu aplikasi. Kemudian, dari sisi Kementerian/Lembaga memiliki sekitar 2700 database.

“Kita akan menjadikan satu data dan akan menurunkan biaya operasi pemerintah dan meningkatkan reliability-nya, dan juga mengintegrasikan yang disebut intergovernmental connection maupun penggunaan aplikasi, jadi enggak setiap orang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi,” terangnya dalam Leader’s Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

Sehingga, Sri Mulyani berharap kegiatan pemerintahan akan menjadi lebih efisien. Termasuk dalam penggunaan anggaran yang dikucurkan pemerintah.

Di sisi lain, Menkeu mengungkap sektor prioritas lainnya adalah keamanan ketika penerapan digitalisasi di pemerintahan. Ia mengakui ada banyak serangan hacker yang diterima ke beberapa situs milik pemerintah.

“Cyber security menjadi sangat penting apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature, jadi kalau bapak dan ibu lihat, pemerintah sudah jarang membawa dokumen, kita semua sekarang elektronik tapi keamanannya harus dijaga,” terangnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, ia mengungkap, dengan adanya digitalisasi yang diterapkan di pemerintahan, biaya operasional pemerintah akan menurun. Namun, sebaliknya, biaya untuk internet akan meningkat karena penggunaan teknologi digital.

Kendati begitu, ia mengatakan meski ada penurunan di satu sisi dan kenaikan biaya di sisi lainnya, akan menjadikan kerja pemerintahan akan lebih efisien. Artinya, penggunaan dana anggaran juga bisa semakin efisien.

“Yang paling senang sebagai Menteri keuangan pak Gub (gubernur BI, Perry Warjiyo), biaya operasi pemerintah menurun Pak. Jadi pembelian ATK (alat tulis kantor) turun, tapi sekarang biaya internet naik, jadi berubah, birokrasi pinter caranya, turun di ATK terus naikin di internet. Jadi sama aja (besaran anggaran),” tuturnya.

“Tapi itu jauh lebih efisien dan jauh lebih aman. Kita melihat di Kemenkeu transformasi digital terlihat dari cara mereka mengelola anggarannya sekarang berubah. Dan selama pandemi karena semuanya kita dipaksa untuk pindah ke digital sekarang semua biaya capex untuk zoom dan berbagai konektivitas menjadi sangat meningkat,” tambah bendahara negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap besarnya peran digitalisasi di sektor perbankan. Dengan digitalisasi, ia memandang bank konvensional bisa makin sehat.

Ia menyampaikan ini terjadi di tengah menjamurnya bank-bank digital di Indonesia. Dengan maraknya bank digital, ia mengakui kerap terjadi masalah, tapi dengan digitalisasi akan membuat bank menjadi makin sehat.

“Program lain yang didorong di sektor keuangan, kita ketahui bahwa perbankan kita banyak bank digital yang muncul, itu tentu bank-bank yang biasanya menjadi sedikit masalah, tapi dengan digitalisasi ini bank menjadi bayi sehat,” katanya dalam Leader’s Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).

Dengan adanya digitalisasi ini, Menko Airlangga memandang mampu memperbaiki sisi keuangan bank tersebut. Kemudian, bisa meningkatkan efisiensi dari operasional bank.

“Likuiditasnya bagus dan tentu efisien dan persaingan bank-bank konvensional nantinya juga aakan memiliki bank digital juga, ini jadi satu hal yang luar biasa,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan prediksi peningkatan ekonomi digital di Indonesia. ia mengungkap angka perkembngannya hingga 8 kali lipat lebih beasr di 2030 mendatang.

Ia menilai ini merupakan buah dari semakin berkembangkan pengungaan QR Indonesia Standart (QRIS) yang semakin meluas. Angka peningkatannya mencapai 245 persen saat pandemi.

Lebih lanjut Menko Airlangga melirik sektor lainnya yang perlu didekatkan dengan digitalisasi. Ia menginginkan digitalisasi juga disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Artinya, semakin cakapnya SDM yang dimiliki, akan membuat digitalisasi bisa menopang perkembangan yang terjadi di berbagai lini. Salah satu yang jadi contoh yang diungkap Menko Airlangga adalah SDM penopang startup lokal.

“Di Sektor-sektor lain ini juga menjadi hal yang penting adalah digitalisasi, dimana kedalaman sektor menjadi kunci, dan di Indonesia di sektor ini salah satunya adalah sektor SDM, jangan sampai digitalisasi di Indonesia masih menggunakan back office di Bangalore, India,” katanya.

Dengan temuan itu, ia meminta para pelaku startup lokal untuk mengoperasikan back-office perusahaannya berada di Indonesia. Guna menopang itu, diperlukan tingkat kecakapan dan pendidikan SDM yang lebih baik.

“Kita minta apra startup, unicorn, decacorn memindahkan back office mereka ke Indonesia. Tentu pendidikan menjadi penting,” katanya.

“Kemarin saya sudah bertemu dengan IBM dan IBM sudah ke Nongsa Digital Park, mereka akan mendirikan hybrid cloud academy, khusus untuk mendorong data center dengan cloudnya di Nongsa, itu sudah ter komit sekitar 500 MW untuk data center,” terang dia.