BPKH Apps Sinergikan 30 Bank Layanan Pembayaran Haji Lewat Digitalisasi

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong 30 mitra Bank Penerima Setoran Biaya Ibadah Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) di seluruh Indonesia untuk terus bersinergi. Salah satunya dengan penggunaan BPKH Apps.

"BPKH telah meluncurkan BPKH Apps yang dapat digunakan oleh jemaah haji yang telah mendaftar untuk melihat nilai manfaat virtual account yang telah didistribusikan oleh BPKH atas pengelolaan dana haji," kata Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi BPKH, Harry Alexander melalui siaran pers diterima, Sabtu (1/3/2025).

Harry menjelaskan, aplikasi tersebut mengembangkan infrastruktur digital perhajian guna memberikan pelayanan maksimal ke jemaah haji. Dia pun meyakini BPS-BPIH dapat berkolaborasi dengan BPKH untuk mengembangkan fitur layanan di aplikasi tersebut agar lebih baik lagi.

"Dapat dikolaborasi produk perbankan syariah seperti tabungan haji, cicilan Setoran Awal (SA) serta Setoran Lunas (SL), dan Tabungan Emas serta produk digital tabungan emas," kata Harry.

Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Indra Gunawan, menambahkan dengan kerja sama dan sinergi antara BPKH dan BPS BPIH, kesejahteraan umat dapat meningkat dan ekonomi syariah semakin maju.

"BPKH optimis, dengan langkah-langkah ini, pelayanan kepada jemaah haji akan semakin baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Indra.

Sebagai informasi, BPKH Apps dengan aplikasi mobile milik BPS- BPIH saat ini sudah terkoneksi. Upaya ini akan meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendaftar haji.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta. Menurut Kepala BPKH Fadlul Imansyah, kunjungan bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan dana haji agar semakin profesional, transparan, dan memperluas kebermanfaatan bagi umat Islam Indonesia.

"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta membawa manfaat yang nyata bagi umat Islam di Indonesia," ujar Fadlul dalam keterangan pers diterima, Kamis (27/2/2025).

Fadlul berharap, para pemangku kepentingan di Muhammadiyah dapat mendukung upaya BPKH dalam meningkatkan pengelolaan dana haji yang lebih profesional dan diterima baik oleh masyarakat serta para pemangku kebijakan.

Menjawab harapan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik dan menekankan pentingnya pengelolaan dana haji secara produktif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ia pun menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga BPKH dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan haji yang lebih adil.

"Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH," ujar Haedar.

Mengamini pesan Haedar, Fadul pun memastikan bahwa BPKH mampu untuk berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dana haji agar lebih profesional dan berkeadilan.

“Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah untuk memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan dana haji dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia,” Fadlul menandasi.

Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Kepala BPKH Fadlul Imansyah, yaitu Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Harry Alexander dan Arief Mufraini.

Rombongan diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir didampingi Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen Haji dan Umroh Hilman Latief serta Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin.