Kementerian PUPR-BTN Rancang Skema Pembiayaan Rumah MBR Informal

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyiapkan skema pembiayaan serta pendataan terkait jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, atau MBR informal.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengapresiasi langkah BTN dalam penyusunan grand design pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.

"Salah satu hal yang diperlukan saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).

Iwan menerangkan, adanya kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR sektor informal sangat diperlukan.

Pasalnya, MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah sehingga bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

"Data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa dijadikan dasar program Pengentasan Kemiskinan Ektrem (PKE). Jadi ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan," terangnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD) BTN Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan rumah MBR informal ke depan masih sangat diperlukan dan memerlukan peran dari pemerintah dan perbankan.

Selain itu, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.

"Kami memiliki produk yang dapat ditawarkan kepasa segmen MBR informal, baik rumah tapak maupun rumah susun. Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan rusun. Sehingga MBR informal bisa memiliki rumah yang layak huni," tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tengah melakukan penjajakan terkait skema bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Skema tersebut diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan perumahan sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah di Indonesia.

"Sinergitas program perumahan antara Kementerian PUPR dengan seperti PT SMF serta mitra kerja bidang perumahan lainnya harus ditingkatkan. Dukungan dari berbagai pihak terhadap program perumahan khususnya Program Sejuta Rumah sangat diperlukan," ujar Direktur Jenderal Perumahan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).

Iwan menilai, rumah jadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang mau tidak mau harus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Selain itu, kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga Program Sejuta Rumah harus dilaksanakan dengan baik di lapangan.

"Program perumahan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak, dan PT SMF juga memiliki tugas yang sama yakni mendukung sektor perumahan. Kami akan menyusun skema yang tepat agar pendanaan dari PT SMF bisa membantu capaian Program Sejuta Rumah," terangnya.

Lebih lanjut, Iwan memaparkan urgensi penyaluran bantuan di bidang perumahan oleh berbagai pihak. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan, juga diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kemiskinan ekstrem di kalangan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"PT SMF bisa juga membantu dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan kemiskinan ekstrem bersama dengan kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Selain itu juga bisa membantu penanganan bencana alam seperti penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana," tuturnya.

Sementara Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap menjalin sinergi dan membuka peluang kerjasama dengan pemerintah guna membuka akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi MBR.

"Kami siap mensinergikan program CSR untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) ataupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat misalnya untuk rumah korban bencana. Selain itu, sinergi program pemberdayaan ekonomi MBR yang mendapat bantuan perumahan seperti modal kerja bagi penerima bantuan homestay BSPS, korban bencana," bebernya.