Sederet Manfaat Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF

Liputan6.com, Jakarta Indonesia tengah menjalani proses Mutual Evaluation Review (MER) untuk menjadi anggota tetap organsasi anti pencucian uang dunia, Financial Action Task Force (FATF). Banyak manfaat yang diyakini akan didapatkan Indonesia.

Ekonom Intitute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menyebut Indonesia bisa melengkapi upayanya melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Dengan menjadi anggota tetap FATF, kerja sama internasional dalam penanganan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan semakin komplit dan bisa ikut dalam pembahasan standar penangan kasus," katanya kepada Liputan6.com, ditulis Selasa (19/7/2022).

Ekonom yang mendalami sektor digital ini menyebut upaya itu bisa lebih berguna di era digitalisasi saat ini. Diketahui, Indonesia juga tengah mendorong tingkat digitalisasi di dalam negeri, utamanya di sektor keuangan.

"Saya rasa masuknya Indonesia ke FATF akan memberikan insight baru bagi k/l (kementerian/lembaga) terkait di dalam negeri," kata dia.

Huda mengungkap dengan menjadi anggota FATF, Indonesia bisa mempertegas posisinya di hadapan para pengusaha global. Sektor investasi yang juga dikejar Indonesia disinyalir akan terdampak positif.

"Perusahaan dalam negeri juga bisa lebih diterima oleh perusahaan global yang memang sudah menetapkan standar tertentu bagi kerja sama antar instansi atau pemerintah," ungkapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economy and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut Indonesia bisa lebih dipercaya investor. Bisa disebut, daya tawar proyek di Indonesia akan meningkat.

"Indonesia bisa dipercaya oleh investor maupun pelaku usaha karena seluruh transaksi lintas batas diawasi secara ketat," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com.

Ia mengungkap, sebelumnya pelaku usaha dibuat khawatir dengan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, pendanaan terorisme dan traksaksi narkoba antar negara juga jadi alarm bagi pengusaha untuk menjaga jarak dalam melakukan proses bisnisnya.

"Kalau dulu terang-terangan menggunakan bank atau cash untuk transfer pendanaan ilegal, sekarang ada kripto aset," kata dia.

Lebih lanjut, Bhima menuturkan pemerintah dituntut agar melakukan pembaruan dalam penanggulangan pendanaan ilegal. FATF disebut akan jadi pengaman dalam upaya tersebut.

"Dengan FATF, ada safeguard atau aturan yang bisa di implementasikan untuk pengawasan transaksi keuangan sehingga Indonesia bisa mencegah adanya penyimpangan," katanya.

"Kerja sama secara internasional dalam kerangka FATF juga sejalan dengan materi UU HPP terkait pertukaran data antar negara untuk keperluan pajak," tambah Bhima.

Sementara itu, mengacu pada laporan Pusat Pemeriksaan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Nailul Huda mengungkap ada kenaikan di sisi transaksi mencurigakan. Artinya, kata dia, banyak dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Tanah Air.

"Di tengah pandemi, banyak laporan keuangan mencurigakan yang muncul dari pihak swasta ataupu pemerintah. Ini menjadi alarm bagi rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)," tutur dia.

"Makanya dengan menjadi anggota penuh FATF, saya harapkan instrumen APU-PPT dalam negeri semakin mengikuti standar global," tukasnya.

Proses MER diawali dengan Mutual Evaluation (ME) yang terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengisian kuesioner pertanyaan dari FATF hingga pengumpulan bukti dukung yang dapat meyakinkan tim asesor bahwa Indonesia telah menerapkan 40 Rekomendasi FATF melalui peraturan perundang-undangan dan efektifitas implementasi yang diukur melalui 11 Immediate Outcomes (IO).

Setelah Indonesia menjawab seluruh pertanyaan dan bukti dukung, selanjutnya tim asesor akan berkunjung secara langsung (on-site visit) ke Indonesia untuk bertemu dengan perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, Profesi), dan Non-profit Organizations (NPO) untuk mengkonfirmasi jawaban dalam kuesioner serta meminta dokumen tambahan bila diperlukan.

Fase on-site visit merupakan yang sangat penting karena pada kesempatan ini Indonesia dapat menjelaskan dan meyakinkan tim asesor mengenai bagaimana komitmen dan upaya Indonesia dalam memperkuat implementasi anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Setelah on-site visit selesai dilakukan, maka tim asesor akan merangkum seluruh jawaban dan dokumen pendukung lalu kemudian menetapkan rating sementara dari hasil penilaian mereka.

Selanjutnya, tim asesor akan mengirimkan draf pertama hasil ME Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberikan pendapat atas hasil penilaian sementara tim asesor dimaksud.

Proses ini akan terus berlanjut hingga draf kedua dan kemudian hasil ME FATF Indonesia direviu oleh negara-negara anggota FATF yang lain (Mutual Evaluation Review) dan dibahas di sidang pleno FATF pada awal tahun 2023.