Subsidi Cuma Rp 210,7 Triliun, Yakin Harga BBM Tak Naik di 2023?

Alokasi subsidi energi termasuk untuk subsidi BBM di tahun depan sekitar Rp 210,7 triliun

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 17 Agu 2022, 17:30 WIB
Diterbitkan 17 Agu 2022, 17:30 WIB
Syarat dan Tata Cara Daftar Aplikasi MyPertamina Untuk Transaksi Pertalite dan Solar Subsidi
Ilustrasi petugas mengisi BBM ke sebuah mobil. (Sumber foto: Pexels.com).

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp 336,7 triliun dalam RAPBN 2023. Jumlah itu mengecil dibandingkan subsidi energi 2022 yang berjalan hingga saat ini, senilai Rp 502,4 triliun.

Bila dihitung lebih rinci, alokasi subsidi energi termasuk untuk subsidi BBM di tahun depan sekitar Rp 210,7 triliun. Sedangkan khusus untuk kompensasi energi sekitar Rp 126 triliun.

Lantas, apakah alokasi anggaran tersebut cukup untuk menjaga harga subsidi BBM di 2023?

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, anggaran tersebut kemungkinan masih cukup untuk menjaga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dari kenaikan harga.

"Dengan syarat, pertama memang harus ada pembatasan terkait dengan siapa penerima BBM subsidi. Ini benar-benar harus diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, revisi Perpres 191/2014 saya kira menjadi kunci terkait dengan pengendalian BBM tahun depan," ujarnya kepada Liputan6.com, dikutip Rabu (17/8/2022).

Namun, Mamit menambahkan, bila kondisi tetap berjalan sama seperti saat ini, ia menyangsikan asumsi RAPBN 2023 terhadap harga minyak mentah dunia di kisaran USD 90 per barel bisa tepat sasaran.

"Ini saya rasa pemerintah juga terlalu optimis ya, karena berdasarkan analisa dari beberapa lembaga harga minyak akan di bawah USD 100 (per barel), tapi berada di atas USD 90 (per barel). Saya kira pemerintah terlalu optimis lah dengan harga USD 90 (per barel) ini," tuturnya.

Dia juga mewaspadai windfall profit untuk harga komoditas yang secara grafik telah melandai. Sehingga penerimaan negara pada tahun depan kemungkinan tidak akan sebesar di 2022 ini.

"Jadi saya kira untuk menjaga beban subsidi tetap sama, pengendalian penggunaan konsumsi BBM subsidi harus benar-benar dilakukan. Jangan seperti saat ini, yang siapapun bisa membeli Pertalite maupun Solar subsidi," kata Mamit.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Siap-Siap, Harga BBM Pertalite Bisa Naik jadi Rp 10.000 per Liter di 2023

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina
Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Kamis (30/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, akan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran subsidi energi, termasuk untuk subsidi BBM sebesar Rp 336,7 triliun dalam RAPBN 2023. Itu lebih rendah dibanding anggaran subsidi energi yang berjalan di 2022 ini, senilai Rp 502,4 triliun.

Sri Mulyani menyebut, pemangkasan anggaran subsidi tersebut dibuat lantaran pemerintah sudah menghitung proyeksi harga keekonomian minyak mentah dunia pada tahun depan.

Adapun bila mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro 2023, harga minyak diperkirakan sebesar USD 90 per barel, lebih rendah dari outlook 2022 sebesar USD 95-105 per barel.

Namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, pemerintah cenderung masih terlalu optimistis dengan hitungan tersebut. Pasalnya, sejumlah lembaga internasional memprediksi harga minyak mentah dunia bisa berdiri di kisaran USD 95 per barel.

Bila asumsi itu terjadi, bisa saja harga Pertalite terkerek dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter di tahun depan.

"Saya kira harga minyak ke depan paling tidak di atas USD 95 per barel. Kalau pun menang harus ada kenaikan, saya kira paling tidak Pertalite-nya di angka Rp 10.000 (per liter), terus juga Solar subsidi pun di angka Rp 8.000 (per liter). Ini cukup enggak cukup masih ada ruang fiskal di APBN kita," ungkap Mamit kepada Liputan6.com, dikutip Rabu (17/8/2022).

Kuota

Pertamina Patra Niaga, mengapresiasi Polri dalam menindak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. (Dok Pertamina)
Pertamina Patra Niaga, mengapresiasi Polri dalam menindak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. (Dok Pertamina)

Secara kuota, ia tidak terlalu khawatir itu akan kekurangan. Sebagai contoh Solar, dimana Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu sudah merestui kuotanya ditambah menjadi 17 juta KL untuk tahun ini.

Menurut Mamit, kunci terpenting menjaga pasokan dan harga BBM ke depan yakni dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Makanya kuncinya revisi Perpres. Kalau revisi Perpres berbicara bahwa penggunaan Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua, angkutan umum pelat kuning, saya kira ini akan lebih secure," ungkapnya.

"Begitu juga untuk solar subsidi. Misalnya hanya untuk angkutan umum dengan pelat kuning. Terus dibatesin, solar ini hanya untuk kendaraan roda empat, per hari 100 liter aja, itu bisa lebih aman lagi," pungkas Mamit.

Infografis Subsidi BBM Bengkak hingga Rp 502 Triliun, Jokowi Harus Bagaimana? (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Subsidi BBM Bengkak hingga Rp 502 Triliun, Jokowi Harus Bagaimana? (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya