Pengamat Dukung Pemerintah Putuskan Harga BBM Naik

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengaku sepakat jika pemerintah memutuskan harga BBM naik. Tujuannya, guna mengurangi beban uang negara dalam menanggung subsidi dan kompensasi.

Menurut catatan, pemerintah tahun ini mengalokasikan sekitar Rp 502 triliun untuk subsidi energi dengan komposisi paling besar untuk BBM. Sementara, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan dan disebut menjadi beban bagi APBN.

"Rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (23/8/2022).

Ia memandang melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Dengan begitu, subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan hingga kesehatan.

"Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita dijalan," ujarnya.

Melalui penyesuaian Harga BBM Subsidi juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi. Selain itu, subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya dan ditujukan untuk masyarakat yang berhak.

"Terkait BBM Subsidi, Pertamina merupakan operator yang menjalankan kebijakan dari Pemerintah (Penentu harga adalah Pemerintah), namun harus diimbangi dengan ketersediaan BBM di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan atau antrian yang cukup panjang," paparnya.

Di sisi lain, Mamit tak menampik kalau kenaikan harga BBM akan berdampak ke daya beli masyarakat. Karena bisa mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa yang harus dibayar masyarakat.

"Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid19," ujarnya.

Pada sisi ini, kenaikan juga bisa memberikan dampak sosial di masyarakat dengan munculnya penolakan. Diikuti nantinya dengan tuntutan kenaikan upah yang terjadi seiring dengan meningkatnya beban ekonomi yang perlu ditanggung.

"Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," tukasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah disebut-sebut akan menaikkan harga BBM penugasan jenis Pertalite pekan ini. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan.

Hal ini menyusul posisi Pertamina sebagai penyuplai Pertalite ke pasaran. Sedangkan, harganya diatur melalui diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Arya mengaku belum mengetahui kepastian besaran naiknya harga Pertalite. Alasannya, kedudukan Pertamina hanya sebagai operator.

"Enggak tau dong (harga Pertalite), Pertamina kan hanya operator, ini kan ada (diskusi) dari Kementerian Keuangan, ESDM, Kemenko Perekonomin, itu yang mengatur. Kalau kita kan operator, cuma ditugaskan negara, kita ikuti saja," kata dia kepada wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keputusan menaikkan Pertalite akan diambil pekan ini. Namun, pemerintah diminta untuk menghitung dengan detail terkait besarannya.

Disamping itu, Arya mengatakan pendataan masyarakat yang berhak membeli Pertalite melalui skema MyPertamina tetap akan dijalankan. Sesuai tujuannya, agar penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan sesuai dengan sasaran.

"Kan namanya pendaftaran harus tetap dibuat dong, nanti mudah-mudahan dengan pendaftaran (MyPertamina) yang ada data kita makin baik. Sehingga nanti kalau dibutuhkan subsidi untuk yang berhak, maka data itu sudah siap," bebernya.

Arya enggan berkomentar jauh ketika disinggung mengenai pembatasan pembelian BBM Subsidi. Ia hanya memastikan data yang dihimpun lewat MyPertamina akan siap kedepannya jika dibutuhkan.

"Enggak tahu, mana tau ada kebijakannya nanti, dan kita harus siap," tukasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah alternatif rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite. Dia mengatakan skema tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat.

"Skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, dan tentu kita akan dalam waktu dekat kan akan dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Airlangga Hartarto mengaku belum mau berbicara kapan Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Airlangga menyebut pengumuman menunggu skema kenaikan BBM mana yang akan dipilih pemerintah.

"Menunggu dari skenario yang diambil nanti," ujar Airlangga.