Harga BBM Siap-Siap Naik, Ongkir Ekspedisi Bakal Lebih Mahal?

Liputan6.com, Jakarta Isu kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak di Indonesia sedang hangat dibicarakan. Situasi global yang dinilai semakin ekstrim sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang belum juga usai menyebabkan harga berbagai komoditas melambung tinggi, salah satunya harga minyak.

Dalam agenda pembukaan Finance Ministersand Central Bank Governors (FMCBG) G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa harga minyak dunia telah naik hingga 350 persen dari 2020 sampai 2022.

Di tengah melambungnya harga minyak dunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyinggung soal besarnya APBN yang digunakanuntuk subsidi BBM.

Hingga saat ini, pemerintah telah menggunakan anggaran negara hingga Rp 502 triliun untuk menanggung biaya subsidi BBM, listrik, dan gas.

Kenaikan harga sejumlah komoditas juga telah memicu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarifojek online yang efektif mulai 29 Agustus 2022 mendatang.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga menghimbau kepada para anggotanya untuk menaikkan harga operasional hingga 10 persen, sebagai salah satu antisipasi atasisu kenaikan harga BBM.

Menanggapi isu kenaikan harga BBM dan perubahan ongkos kirim dari Asperindo, Chief Executive Officer (CEO) SiCepat Ekspres, The Kim Hai, menegaskan bahwa saat ini pihaknya belum berencana untuk menaikkan ongkos kirim untuk pengiriman paket.

“Keputusan ini didukung dengan inovasi SiCepat yang telah melakukan langkah efisiensi operasional melalui pengalihan kendaraan operasional motor bensin menjadi motor listrik secara bertahap,” ungkapnya, dikutip Kamis (25/8/2022).

Pemanfaatan electric vehicle (EV) ini merupakan langkah diversifikasi sumber energi olehSiCepat Ekspres agar perusahaan tidak hanya bergantung pada sumber energi fosil dalammenjalankan kegiatan operasional.

Dari sisi operational cost, pemanfaatan EV ini telahmembuat SiCepat mengalami penghematan bahan bakar hingga lebih dari Rp 9 miliar.

Dari data tersebut, diproyeksikan hingga akhir tahun 2022, operasional SiCepat dapat menghemat BBM dan biaya maintenance motor lebih dari Rp 71 miliar.

Dengan begitu, perusahaan dapatmeminimalisir potensi dampak operasional dari wacana kenaikan harga BBM.Untuk memudahkan kurir SiCepat, yaitu SiGesit, dalam melakukan pengiriman paket menggunakan EV, SiCepat dalam kerja samanya dengan Volta juga menyediakan infrastrukturSistem Ganti Baterai (SGB) di 181 titik yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, dan Bali.

Inisiatif ini sekaligus merupakan upaya pembangunan ekosistem kendaraan listrik yangterintegrasi.Dalam satu kali pengisian baterai, motor listrik Volta mampu menempuh jarak hingga 60 km.

Lalu untuk mengisi ulang daya baterai, SiGesit hanya perlu menukarkan baterai yang sudahhabis dengan baterai baru di mesin SGB. Terlebih, SiCepat menyediakan mesin SGB yang jugaberlokasi di gerai.

Sehingga, kurir dapat dengan mudah mengakses SGB untuk penukaranbaterai.Willty Awan, Direktur PT Volta Indonesia Semesta, memaparkan bahwa proyeksi EV terhadapbisnis logistik dapat menjadi solusi di tengah wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.

“SiCepattelah melakukan inovasi yang strategis dan terbukti bahwa produk EV kami dapat menjawabkebutuhan operasional SiCepat. Motor listrik Volta 401 dapat mengangkut beban hingga 200 kgdan minim biaya maintenance, terutama baterai, karena menggunakan Sistem Ganti Baterai” papar Willty.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

Di sisi lain, kata Susi pemerintah juga harus mempertimbangkan semua aspek dan dinamika yang berkembang sebelum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi ini.

Ada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang harus dijaga agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena dampaknya akan ke inflasi, daya beli masyarakat, dampak ke perekonomian," kata dia.

Susi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang akan diajak duduk bersama mengenai hal ini.

Setelah mendengar semua masukan dari berbagai pihak, baru akan diformulasikan dalam pilihan kebijakan.

Hasil pembahasan para menteri ini nantinya akan dibawa ke meja Presiden Joko Widodo untuk diambil keputusan. Namun setiap perkembangan rapat juga dilaporkan ke Presiden.

"Laporan itu kan dilaporkan terus perkembangannya, cuma karena prosesnya masih berproses, nanti akan ada yang dilaporkan," kata dia.

Susi juga belum bisa memastikan waktu para menteri akan rapat bersama dengan Presiden. Termasuk pengumuman hasil keputusan yang akan diambil pemerintah terkait isu BBM ini.

"Kita belum tahu (pengumuman kenaikan harga BBM) tadi juga masih berproses, harus dilaporkan ke Presiden," kata dia.

Dia memastikan, apapun keputusan yang diambil nanti, semua telah mempertimbangkan banyak hal. "Ini pemerintah sangat hati-hati dan masih berproses," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com