Menunggu Harga BBM Naik, 780 Ribu Kendaraan Sudah Daftar MyPertamina

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat tengah menunggu kepastian harga BBM naik, khususnya setelah pemerintah berkali-kali mengungkapkan wacana tersebut. Beberapa menteri di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membuka kemungkinan, harga BBM subsidi seperti Pertalite akan meninggi dalam waktu dekat.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) juga telah menyiapkan rencana untuk membatasi penjualan Pertalite melalui platform MyPertamina. Pembatasan ini dilakukan agar pembeliannya lebih tepat sasaran, sehingga tidak semakin membocorkan gelontoran subsidi dari pemerintah.

Adapun di tengah isu kenaikan harga BBM saat ini, jumlah konsumen yang mendaftarkan kendaraannya di MyPertamina agar berhak menenggak Pertalite juga semakin banyak, hingga mencapai lebih dari 780 ribu.

"Per hari ini sudah di atas 780 ribu kendaraan yang didaftarkan," ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Liputan6.com, Kamis (25/8/2022).

Padahal, Irto mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite dengan menunjukan QR Code via MyPertamina saat bertransaksi di SPBU hingga kini masih belum diterapkan.

"Belum diimplementasikan penggunaan QR Code," kata dia. Lebih lanjut, ia masih belum mau berbicara banyak soal proyeksi penggunaan aplikasi tersebut ke depan.

Irto pun menyatakan, Pertamina saat ini masih menunggu kebijakan terbaru soal harga BBM subsidi. "Kita tunggu keputusan pemerintah," ungkap dia.

Kendati begitu, ia menilai penggunaan aplikasi MyPertamina tetap dibutuhkan untuk memantau distribusi Pertalite kepada konsumen, sehingga lebih tepat sasaran.

"Namun bila tetap ada unsur subsidi di BBM nanti, supaya bisa tepat sasaran, seharusnya penggunanya tetap terdata," papar Irto.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

Di sisi lain, kata Susi pemerintah juga harus mempertimbangkan semua aspek dan dinamika yang berkembang sebelum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi ini.

Ada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang harus dijaga agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena dampaknya akan ke inflasi, daya beli masyarakat, dampak ke perekonomian," kata dia.

Susi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang akan diajak duduk bersama mengenai hal ini.

Setelah mendengar semua masukan dari berbagai pihak, baru akan diformulasikan dalam pilihan kebijakan.