Jokowi Targetkan Proyek Strategis Nasional Rampung Sebelum 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai sebelum tahun 2024 mendatang.

Ini diungkapkan Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 September 2022. 

"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat berlangsung.

Selain itu, Jokowi memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Kemudian PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 414,3 triliun.

Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp 140,1 triliun.

"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp 101,2 triliun," ujar Airlangga.

Menko Airlangga juga memaparkan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah.

Mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari.

Terakhir, Presiden Jokowi memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ucap Airlangga.

Proyek Strategis Nasional atau PSN adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyek dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pendanaan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional tidak akan bisa bergantung hanya dari APBN saja. Pun juga tak akan mampu bila bersender pada neraca keuangan BUMN karya.

Pasalnya, Sri Mulyani menyatakan, negara membutuhkan dana yang teramat besar untuk membangun proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.

"Karena kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur bukan Rp 100 triliun, bukan Rp 700 triliun, but it can be ribuan triliun rupiah," ujar Sri Mulyani dalam acara penyelesaian transaksi antara PT Waskita Toll Road dengan INA, Selasa (6/9/2022).

Bendahara Negara mencatat, gelontoran investasi Proyek Strategi Nasional (PSN) di bidang infrastruktur untuk periode 2016-2022 telah mencapai angka Rp 716,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 128 proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah sejak 2016 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp 716,4 triliun.

"Tadi pagi kita rapat dengan Pak Presiden (Jokowi) bicara tentang PSN, selama 2016-2022 ini ada 128 PSN yang dibangun oleh pemerintah. Saya ingin menyampaikan dari sisi strategis pembiayaan, karena ini merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunan pemerintah, 128 PSN ini biaya investasinya sebesar Rp 716,4 triliun," bebernya.

Sejak 2016, lanjut Sri Mulyani, Indonesia mulai mencanangkan untuk membangun Indonesia. Pasalnya, pemerintah mulai mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan ditemukan bahwa Indonesia dari sisi rangking masuk sebagai negara emergency yang memiliki gap insfrastruktur amat serius.

"Jadi kita bicara ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara high income, menjadi negara yang kompetitif, produktif, maka tidak ada pilihan selain investasi di bidang sumber daya manusia. Maka investasi di bidang infrastruktur menjadi persyaratan," tegasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus mengoptimalkan program infrastruktur yang sedang berjalan atau sudah terbangun, ketimbang menginisiasi suatu proyek baru. Termasuk dalam pemanfaatan pagu anggaran yang tertuang dalam RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangannya sebesar Rp 125,2 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun. Itu dilaksanakan melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Tidak ada pembangunan baru, kecuali atas perintah Presiden," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).

Pagu anggaran Kementerian PUPR 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 41,9 triliun, antara lain melanjutkan penyelesaian 24 bendungan, dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas. Seperti, Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten, serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Selain itu juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 ha seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel, DI Baliase di Sulsel, DI Bintang Bano di NTB, DI Rentang di Jabar, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 49,3 triliun, antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan. Pada 2023, ditargetkan 297 km jalan tol baru dioperasikan yang tersebar pada 12 ruas, seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km.

"Tahun 2022 ruas tol baru yang dioperasikan 375 km, lalu tahun 2023 sepanjang 297 km, sehingga diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate," terang Menteri Basuki.