Pasokan BBM Subsidi ke Nelayan Mandek, Menteri Trenggono Telepon BPH Migas

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemukan ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang tidak beroperasi. Hal itu lantaran distribusi yang disebut terganggu.

Ia meminta stok bahan bakar minyak atau BBM subsidi untuk nelayan terjamin aman sehingga aktivitas melaut tidak terganggu. Selain stok yang terpenuhi, pendistribusian juga harus tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (11/9/2022).

"Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan tadi juga menyampaikan keluhan soal solar," ungkap Menteri Trenggono, mengutip keterangan resmi, ditulis Senin (12/9/2022).

Menteri Trenggono menerangkan pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia. "Kita sudah list dan kita sudah sampaikan ke BPH Migas dan Pertamina, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa teratasi," tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta kepolisian melakukan pengawasan optimal untuk menjamin penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Pengawasan ketat harus dilakukan mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.

"Untuk wilayah Jateng, Pak Kapolda tadi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN. Ini untuk menjamin penyaluran BBM subsidi untuk nelayan aman dan benar-benar sampai ke nelayan langsung," tegasnya.

Bupati Kendal Dico Ganinduto menyampaikan SPBN di TPI Kendal tidak beroperasi di hari Minggu karena keterbasan kuota. Tahun ini Pemkab Kendal mendapat kuota 7.601 kilo liter, dan jumlah nelayan yang ada lebih dari 4000 orang.

Karena itulah pihaknya mengatur waktu operasional SPBN dengan tidak beroperasi di hari Minggu meski aktivitas melaut tetap berlangsung. "Kalau hari Minggu kami operasi, khawatirnya di hari kerja malah SPBNnya tidak beroperasi karena kuotanya kurang," ungkap Dico.

Sementara itu Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfhi memastikan mengawasi distribusi BBM bersubsidi kepada para nelayan agar tepat sasaran. Pihaknya juga sudah membantu satuan tugas (satgas) terkait pengawasan BBM bersubsidi ini.

"Di seluruh jajaran baik itu di tingkat kilang, POM bensin, anggota kita sudah tersebar. Gunanya kita duduki itu dengan cara cek ricek final cek, apakah SPBU itu kekurangan, apakah supplynya berlebihan, atau ada yang bermain-main," tegasnya.

Pemerintah turut mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada nelayan, UMKM hingga pengemudi ojek konvensional maupun online. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program BLT ini mencapai Rp 2,17 triliun.

Memperkuat janji kucuran BLT BBM ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022.

"Untuk mengantisipasi dampak inflasi, sehingga diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022," bunyi beleid tersebut seperti dikutip Selasa (6/9/2022).

Adapun daerah dalam aturan diminta menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Pasal 2 aturan menyebutkan, belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan. Kemudian penciptaan lapangan kerja dan atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Ayat 4 menyebutkan belanja wajib dianggarkan sebesar 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan danbelanja negara Tahun Anggaran 2022.

"Kami dalam PMK ini daerah akan belanjakan wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober-Desember 2022 sebesar 2 persen dari dana transfer umum sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN," kata wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam Rakor TPID terkait Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Senin (5/9/2022).

Penyaluran bansos ini dilakukan selama tiga bulan. Yakni, Oktober, November, dan Desember 2022. Penyalurannya bisa melalui program yang sudah berjalan maupun program baru.

"Mohon nanti bisa di desain apakah tambahan dukungan pemda ini diberikan kepada program existing, program yang memang sudah berjalan, itu boleh," ujarnya.

"Atau dibuat program baru yang menyasar untuk ojek atau untuk nelayan atau menyasar untuk transportasi umum di daerah masing-masing, ini juga diperbolehkan," terangnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bakal meluncurkan Program Solusi Nelayan. Ini merupakan kolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Pertamina.

Melalui program ini, nelayan akan diberikan akses untuk mendapatkan Solar subsidi. Langkah ini dinilai jadi solusi ditengah kenaikan harga BBM Subsidi termasuk Solar.

"Karena dengan Program Solusi Nelayan ini, solar untuk koperasi nelayan akan mampu memperbaiki akses nelayan untuk kemudahan mendapatkan solar. Sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu terdampak karena rantai pasoknya bisa diperbaiki. Mereka bisa langsung mendapatkan harga yang lebih murah," jelas Teten dalam keterangan resminya, Senin (5/9/2022).

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, sebelum resmi dirilis, pihaknya akan meluncurkan Program Solusi Nelayan dengan berkonsultasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau nanti program ini berjalan dengan baik, baru kita kembangkan mulai Desember 2022 ke seluruh Indonesia. Kita coba bertahap untuk membantu nelayan yang hari ini kesulitan karena ada pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Kita buktikan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi untuk nelayan," jelasnya.

Tak hanya itu sambung Erick, melalui program ini, koperasi juga akan membantu modal kerja para anggotanya. Ditambah kontribusi Kementerian BUMN yang akan mendorong pembiayaan melalui koordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membangun ekosistem yang lain.

"Ini supaya BRI juga bisa membantu para nelayan dengan kemudahan modal kerja. Nah ibu-ibu nelayan nanti bisa dikoordinasikan dengan program PNM Mekar," kata Erick.

Tinggal nanti bagaimana lanjut Erick, akan coba didiskusikan lagi mengenai offtaker dari hasil nelayan tersebut. Apakah dari BUMN atau mengajak pihak swasta besar maupun UMKM, yang membutuhkan bahan baku hasil dari para nelayan ini.