Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2022 Kembali Turun Jadi USD 400,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat USD 400,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juni 2022 yang sebesar USD 403,6 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan Utang Luar Negeri sektor publik yaitu Pemerintah dan Bank Sentral maupun sektor swasta.

"Secara tahunan, posisi Utang Luar Negeri Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy)," jelas Erwin dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Utang Luar Negeri Pemerintah pada Juli 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah pada Juli 2022 sebesar USD 185,6 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 187,3 miliar .

Secara tahunan, Utang Luar Negeri Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 yang sebesar 8,6 persen (yoy).

Penurunan Utang Luar Negeri Pemerintah terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Sementara itu, instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik untuk penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur maupun untuk pembangunan proyek dan program lainnya.

Penarikan Utang Luar Negeri yang dilakukan di bulan Juli 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

"Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total Utang Luar Negeri Pemerintah," kata Erwin.

Utang Luar Negeri swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi Utang Luar Negeri swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar USD 206,3 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 207,7 miliar.

Secara tahunan, Utang Luar Negeri swasta terkontraksi 1,2 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,7 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi Utang Luar Negeri lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) masing-masing sebesar 2 persen (yoy) dan 0,9 persen (yoy) terutama karena pembayaran neto surat utang.

Berdasarkan sektornya, Utang Luar Negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta.

ULN tersebut tetap didominasi oleh Utang Luar Negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,7 persen terhadap total Utang Luar Negeri swasta. ​​

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

ULN Indonesia pada bulan Juli 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 31,8 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.