Realisasi Belanja Pemerintah Non K/L Rp 602,3 Triliun per Agustus 2022

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total belanja non kementerian/lembaga pemerintah telah mencapai Rp 602,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kompensasi, subsidi dan program kartu kerja.

"Belanja non K/L sampai 31 Agustus ini Rp 602,3 triliun. Ini semua untuk melindungi rakyat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 104,8 triliun. Lalu untuk subsidi energi, pupuk, perumahan dan KUR sesar Rp 139,8 triliun.

Sementara itu, untuk program Kartu Prakerja sebesar 9,9 triliun. Program ini telah dinikmati 2,8 juta peserta.

"Untuk program kartu prakerja telah kita bayarkan Rp 9,9 triliun," kata dia.

Dalam program ini pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan ekosistem antara lain penambahan fitur rekomendasi pekerjaan, peningkatan jenis dan kualitas pelatihan serta, pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan ketepatan sasaran dan percepatan verifikasi peserta.

"Jadi belanja KL ini Rp 602,3 triliun ini belanja yang melindungi masyarkat dengan APBN," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap caranya mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merespons kenaikan harga minyak dunia. Ia mengakui kalau semua pilihan yang diambil bukan perkara mudah.

Misalnya, saat seluruh dunia mengambil pilihan untuk menangani kenaikan harga pangan dan energi. Termasuk di Indonesia dengan penyesuaian dan pembatasan pembelian BBM Subsidi.

"Kalau Indonesia bisa keluarkan Rp 500 triliun untuk BBM, negara-negara lain (belum tentu). Kita semuanya lihat Sri Langka, mereka APBN-nya tidak kuat lagi, APBN-nya jebol, kalau jebol pasti ekonominya juga dalam kondisi krisis," kata dia dalam pembukaan Olimpiade APBN 2022, Minggu (25/9/2022).

"Jadi mengelola seluruhnya ini ekonomi, gejolak rakyat, belum kena pandemi, itu semuanya diatur apik dan hati-hati melalui APBN kita, tapi gak boleh jebol juga, karena kalau APBN-nya rusak gak ada kepercayaan, maka ekonomi dan rakyat akan makin rusak," tambah bendahara negara ini.

Untuk diketahui, sudah sekitar 3 pekan pemerintah menyesuaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar menjadi Rp 6.800 per liter. Ini sebagai respons menjaga beban APBN terhadap alokasi subsidi dan kompensasi.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan kalau subsidi BBM tak seluruhnya tepat sasaran. Misalnya, banyak pengguna mobil yang menikmati BBM Subsidi maupun kompensasi yang ditanggung negara.

Ia mengatakan, selisih harga keekonomian BBM subsidi dan harga jual di Indonesia adalah ditanggunf negara. Semakin banyak masyarakat pemilik kendaraan, baik mampu dan kurang mampu, maka seluruhnya bisa menikmati subsidi BBM.

"Nah ini yang punya mobil lebih banyak ini biasanya yang lebih mampu kan, jadi negara memberikan subsidi banyak, tapi yang menikmati mereka yamg punya kendaraan yang besar," kata dia.

"Pilihan ini jadi pilihan bagi suatu negara, kalau gitu ini susbdii gak tepat sasaran karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi kalau harganya dibuatkan terus mengikuti harga pasar, ini berarti ekonomi juga berat. Karena inflasi juga naik, rakyat miskin kena," imbuhnya.