Dukung UMKM Naik Kelas, ID FOOD Gandeng 25 Ribu Petani Tebu

Liputan6.com, Jakarta BUMN Holding Pangan atau ID FOOD turut mendorong bangkitnya UMKM untuk naik kelas, disamping juga menghadirkan kerja sama yang inklusif. Salah satunya dengan menggandeng petani tebu.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan bentuk dukungannya. Dalam mendukung gerakan kemitraan inklusif tersebut pihaknya akan memperluas sinergi kemitraan, termasuk dengan private sector, Pelaku Usaha dan juga bersama Petani.

"Hal ini agar ekosistem hulu hilir pangan melalui program Makmur dapat terus melakukan perbaikan hulu pangan dan Petani dapat meningkatkan produksi hasil pertanian guna mendukung ketersediaan pangan seperti beras, jagung, gula dan komoditas lainnya," kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/10/2022).

Sementara, Direktur Komersial ID FOOD Ardiansyah Chaniago menambahkan, pihaknya saat ini telah bermitra dengan Petani dengan mengawal Petani untuk memproduksi pangan salah satunya komoditas tebu.

“Saat ini hingga semester I 2022 ID FOOD telah bermitra dan mengawal Petani tebu sejumlah kisaran 25.159 Petani untuk mengoptimalkan produksi tebu di Indonesia,” jelas Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, ID FOOD akan memperluas sinergi kemitraan Petani dengan Pelaku usaha lainnya seperti penjajakan kolaborasi dengan private sector. Salah satunya dengan PisAgro dalam upaya sinergi kemitraan Petani maupun sinergi menyerap hasil produksi Petani sebagai bagian dukungan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas.

Untuk diketahui, gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas diluncurkan Presiden Joko Widodo bersama KADIN Indonesia, Senin (3/10/2022). Jokowi menyebut krisis pangan sedang terjadi di global.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global kuncinya semua harus kompak, bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret dan nyata. Harapannya, semua dapat mengawal dan melakukan pendampingan Petani agar Petani terus dapat meningkatkan produksi pangan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo turut interaktif dengan Petani tebu mitra BUMN ID FOOD asal Cirebon H. Mulyadi.

“Saya menjadi Petani tebu sejak tahun 2003 dan bergabung menjadi Petani Makmur sejak tahun 2021. Tahun 2022 ini produksi tebu telah meningkat dari tahun yang sebelumnya di tahun 2021 dengan peningkatan produksi sekitar 15 - 20 % per hektar/ tahun,” ungkap Petani Mulyadi kepada Presiden Joko Widodo.

Pengentasan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah untuk dapat ditangani dengan lebih baik, salah satunya dengan melakukan pengembangan UMKM.

Sebagai primadona Pemerintah dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional, UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun.

Dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM dan salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

"Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp470 triliun, dan sesuai arahan Presiden porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada tahun 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen," ungkap Menko Airlangga.

Selain berbagai upaya pembedayaan UMKM tersebut, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah.

Untuk itu pada kesempatan yang sama, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Hal ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pensasaran program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).