Cuma Fokus Bangun PLTU, Indonesia Terlambat Kembangkan EBT

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dibandingkan dengan beberapa negara lain di ASEAN, Indonesia termasuk dalam urutan terbawah. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, Indonesia sangat lambat dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)  dalam dalam dua dekade terakhir. Hal ini disebabkan pemerintah hanya fokus membangun pemabngkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Bauran EBT di pembangkit listrik kita masih rendah, kita yang paling tinggi Laos, Vietnam, karena Laos itu banyak PLTA lalu kemudian Vietnam. Kita memang masih tertinggal, dan ini yang harus ditanya adalah mengapa kita tertinggal EBT, walaupun sebenarnya kita mempunyai potensi EBT yang sangat besar," ucap Fabby, Senin (17/10/2022).

Rata-rata perkembangan energi terbarukan di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2014 sebesar 500 MW per tahun. Sedangkan pada 2015 hingga 2019 itu hanya 300 sampai 400 MW per tahun. Sementara untuk energi fosil sendiri meningkat tumbuh lebih besar.

Fabby pun menyebut Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dari surya. Menurut data dari Kementerian ESDM tahun 2022, potensi untuk surya sendiri sebesar 3.295 GW namun baru dimanfaatkan sebesar 221 GW atau 0,01 persen.

"Disatu sisi memang kita terlambat yang kedua kita punya potensi yang sangat besar yang menutur saya yang selama ini tidak dikebangkan karena memang dkita memilih untuk mengembankan energi fosil," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah terus menggenjot penggunaan sumber energi ramah lingkungan alias Energi Baru Terbarukan (EBT). Sayangnya apa yang dilakukan pemerintah ini dinilai belum maksimal.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pesimis target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 25 persen tercapai pada 2025 mendatang. Hal ini merespon masih rendahnya realisasi bauran energi energi bersih di Indonesia.

"Untuk target bauran EBT 25 persen, pemerintah terlalu halusinasi ya," kata Bhima dalam acara Polemik Transisi Energi Terbarukan dalam Perpres 112/2022 di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Bhima mencatat, saat ini, bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesiamasih didominasi oleh batubara. Yakni, mencapai 60,5 persen.

"Dan hanya 12,3 persen bersumber dari EBT," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai masih belum serius untuk mendorong pengembangan EBT di Indonesia. Melalui, Peraturan Presiden Nomor 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik pemerintah masih mengizinkan operasional PLTU batubara hingga 2050 mendatang.

Padahal, batubara bersama minyak bumi digolongkan sebagai kelompok energi kotor. Sehingga, harus dikurangi pemanfaatannya secara serius oleh pemerintah.

"Tapi, arah kebijakan masih sangat mempertimbangkan nilai ekonomis dari PLTU dibandingkan dampak lingkungan," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Bioenergi, Dirjen Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriyah Feby Misnah mengatakan, seperempat dari porsi EBT yang menjadi target pemerintah pada 2025 bersumber dari bahan bakar nabati (BBN). Saat ini BBN masih dominan berbasis minyak sawit atau biodiesel sawit.

"Indonesia menargetkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 yang setara dengan 92,2 million tonnens of oil equivalent (MTOE), seperempatnya dicanangkan dari BBN," kata Andriyah di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (17/11).

Dia mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber EBT yang melimpah seperti energi surya, air, angin, termasuk BBN. Berkaitan dengan upaya menggali potensi BBN, lanjut dia, perlu ada peta jalan pengembangan BBN dalam pemenuhan bauran energi, sekaligus penurunan emisi gas karbonsioksida di Indonesia.

Hal tersebut dinilai penting, mengingat dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan penggunaan BBN dunia meningkat 10 kali lipat. Sementara produksi biodiesel di Asia Pasifik besar yang didukung oleh produksi CPO Indonesia. Hal itu puncaknya pada 2006, Indonesia tercatat sebagai penghasil sawit terbesar di dunia.

Adapun program BBN ini akan berdampak pada tiga hal yakni ketahanan dan kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan, termasuk menyangkut lingkungan hidup.

Reporter:Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com