Luhut Tegaskan Larangan Ekspor Timah Cs Dilakukan Bertahap

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Nikel kita setop, bauksit sebentar lagi akan kita setop di 2022, dan di 2022 akhir kita akan menyetop ekspor timah," ujar Menteri Bahlil dalam acara Road to G20: Investment Forum Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (18/5).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pelarangan ekspor komoditas dalam bentuk mentah seperti timah, bauksit dan lain-lain akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan regulasi yang ada.

"Mungkin saja kalau kita sudah siap secara bertahap, tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya," ucap Luhut, Jakarta (18/10).

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen untuk menyetop ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah bagi Indonesia.

Presiden Jokowi menaksir, melalui penghentian ekspor tambang nikel mentah dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Yakni sebesar USD 20 miliar atau berkisar Rp 250 triliun.

"Kita lihat saja besi baja pada saat boleh ekspor nikel (mentah) 3-4 tahun lalu kita berada di angka USD 1,1 miliar. Tahun ini perkiraan saya sudah meloncat USD 20 miliar karena setop nikel (mentah), dari kira-kira Rp 15 triliun melompat menjadi Rp 250 triliun," katanya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan larangan ekspor timah mulai 2023. Meski hingga saat ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku jika pihaknya masih melakukan evaluasi pemberlakuan kebijakan stop ekspor timah tersebut.

Rencana larangan ekspor timah memang jadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Nilai tambah dan hilirisasi jadi alasan Jokowi ingin menyetop ekspor timah mentah.

"Sedang dievaluasi. Di tahun 2023 mungkin ya (mulai berlaku), memang masih dalam proses," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Selasa (4/10/2022).

Kendati begitu, dia tak mengungkap sejauh mana evaluasi yang telah dilakukan pihaknya. Maupun menjelaskan lebih jauh waktu pasti pelarangan ekspor komoditas tambang itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menyetop ekspor timah, tembaga, dan komoditas lainnya yang masih dalam bentuk mentah. Sebelumnya, Jokowi sudah menyetop ekspor nikel mentah.

"Hilirisasi, jangan sampai berpuluh puluh tahun hanya mengekspor komoditas mentah saja. Harus kita paksa, dulu nikel kita setop ramai, semua orang menyampaikan hati-hati ekspor kita bisa anjlok karena menghentikan nikel," kata Jokowi dalam UOB Annual Economic Outlook 2023 bertajuk "Emerging Stronger in Unity and Sustainably", Kamis (29/9/2022).

Sebelum ekspor nikel mentah dihentikan, pendapatan ekspor nikel mentah setiap tahun hanya USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun per tahun.

Namun, setelah ekspor nikel mentah dihentikan, pendapatan dari ekspor komoditas tersebut melonjak menjadi USD 20,9 miliar setara Rp 360 triliun.

"Begitu kita hentikan coba cek. Di tahun 2021 USD 20,9 miliar. Jadi meloncat dari USD 1,1 miliar ke USD 20,9 miliar, dari Rp 15 triliun meloncat ke Rp 360 triliun. Itu baru nikel. Kita setop lagi timah, tembaga, kita setop lagi bahan-bahan lain yang kita ekspor mentahan," tegas Jokowi.

Di samping itu, Jokowi menyoroti soal aspal. Di Buton Sulawesi Tenggara terkenal dengan tambang aspal. Tapi justru Indonesia masih impor aspal 5 juta ton per tahun.

Ternyata setelah Jokowi telusuri, hanya ada satu perusahaan yang memproduksi aspal, dan produksinya masih rendah yaitu 100 ribu ton per tahun. Hal inilah yang harus didorong dan merupakan peluang untuk mendatangkan investasi.

"Saya cek di Buton, kenapa kita masih impor aspal, kira-kira 5 juta ton per tahun. Kita punya aspal kok, saya cek ke lapangan ternyata tidak ada industrinya, baru ada 1 yang produksinya hanya 100 ribu ton per tahun, kita malah impor, ini apa-apaan kesalahan seperti ini harus dihentikan. Itu peluang investasi di industri aspal," jelas Jokowi.

Lanjut Jokowi, masalah fundamental lainnya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi juga harus terus diperbaiki. Sejauh ini Indonesia memiliki ketahan energi B30 nanti bisa ditingkatkan menjadi B40, sehingga Indonesia betul-betul kuat dalam ketahanan energi.