Transaksi Digital Banking Diramal Rp 53.144 Triliun, Airlangga: Potensi Menjanjikan

Liputan6.com, Jakarta Di tengah gejolak perkembangan global saat ini, ekonomi Indonesia masih terjaga cukup resilien dan terbukti mampu tumbuh sebesar 5,72 persen pada kuartal III 2022 serta tingkat inflasi yang terkendali sebesar 5,71 persen (yoy) di bulan Oktober 2022.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional tersebut, kinerja sektor jasa keuangan juga mampu untuk tumbuh konsisten dengan stabilitas yang tetap terjaga.

Selain itu, transaksi ekonomi dan keuangan digital juga turut berkembang dengan ditopang oleh akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

Data Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik selama tahun 2022 diprediksi naik hingga Rp 404 triliun atau tumbuh 32,27 persen (yoy). Sementara nilai transaksi digital banking diproyeksikan bertambah sebesar 30,19 persen (yoy) hingga mencapai sebesar Rp 53.144 triliun.

“Tren tersebut menunjukan bahwa sektor keuangan digital punya potensi yang sangat menjanjikan. Untuk itu, kehadiran berbagai platform keuangan digital sebagai domestic player diharapkan bisa mendukung percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara The 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Jumat (11/11).

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang kuat melalui pengembangan dan inovasi keuangan digital, ekosistem ekonomi dan keuangan digital terus di dorong agar semakin berdaya saing, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum, termasuk keamanan siber.

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia akan terus mendukung perkembangan dan kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi digital nasional, melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital, sekaligus memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya.

“Pada saat yang sama, literasi keuangan digital masyarakat perlu kita tingkatkan, melalui kolaborasi seluruh stakeholders, termasuk dengan asosiasi dan platform digital. Layanan keuangan digital juga harus makin inklusif dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, dalam hal ini industri fintech dapat berperan sebagai enabler dalam mendigitalisasi para pelaku usaha, khususnya UMKM,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mengalami perbaikan. Skor literasi keuangan telah mencapai 49,68 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 38,03 persen.

Sementara itu skor inklusi keuangan mencapai 85,1 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 76,19 persen.

Pesatnya perkembangan industri fintech merupakan salah satu faktor pendorong perbaikan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. 

Industri fintech juga diharapkan mampu mendukung pencapaian target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90 persen di tahun 2024, melalui berbagai layanan seperti pinjaman online, sistem pembayaran, dan inovasi keuangan digital.

“Konektivitas digital yang memadai dan terjangkau merupakan tulang punggung pengembangan ekonomi digital. Untuk itu, Pemerintah fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun digital, mulai dari optimalisasi jaringan fiber optic, pembangunan menara BTS, data center, satelit Satria 1 dan 2, perluasan jaringan 4G dan uji coba 5G, hingga low-orbital satellite untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T,” kata Menko Airlangga.

Akselerasi tranformasi digital di sektor jasa keuangan perlu didukung dengan berbagai upaya, seperti mendorong riset dan inovasi produk, jasa serta model bisnis fintech, mengembangkan regulasi dan kebijakan keuangan digital, meningkatkan kapasitas SDM sesuai  perkembangan teknologi, dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi digital.

“Kolaborasi lintas sektor diperlukan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua pihak untuk memperkuat kerja sama antar stakeholders, guna mewujudkan ekosistem keuangan digital yang mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tutup Menko Airlangga.