Rusia Resmi Resesi Usai 8 Bulan Perang dengan Ukraina

Liputan6.com, Jakarta Rusia harus menelan pil pahit. Usai 8 bulan setelah menginvasi Ukraina, Rusia resmi resesi, menurut data statistik pemerintah yang dirilis minggu ini.

Rosstat, Badan Statistik pemerintah menyebutkan jika Output negara telah menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Ini menjadi tanda jika Rusia resesi.

Melansir laman cbsnews, Jumat (18/11/2022), output ekonomi Rusia turun 4 persen pada periode Juli-September, dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kegiatan grosir, eceran, pengiriman dan manufaktur turun selama periode itu, sementara konstruksi dan pertanian tumbuh.

Penurunan tersebut mengikuti yang terjadi pada periode April-Juni, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,1 persen. Penurunan terjadi pada aktivitas perdagangan, pengiriman, pembuangan limbah, restoran dan hotel.

Resesi umumnya didefinisikan sebagai penurunan pertumbuhan ekonomi atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Meskipun, di AS, resesi baru bisa disebut secara resmi berlaku oleh panel ekonom yang mempertimbangkan banyak faktor.

Sampai saat ini, Rusia telah berhasil menghindari dampak ekonomi terburuk dari perangnya di Ukraina. Terlepas dari sanksi Barat dan perusahaan yang hengkang, lonjakan harga minyak dan gas, serta kontrol modal yang diberlakukan oleh pemerintah, telah membuat Rusia tetap bertahan dan mendorong rubel.

"Namun, telah terjadi penurunan ekonomi yang nyata sejak September, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memobilisasi pasukan untuk perang.

Penelitian dari Bank of Russia mencatat bahwa ekonomi negara itu menjadi lebih buruk pada bulan September, "dengan tanda-tanda awal dari beberapa kemunduran muncul pada akhir bulan" karena penawaran dan permintaan turun dan inflasi naik.

Ketua Bank of Russia Elvira Nabiullina memperingatkan anggota parlemen awal pekan ini bahwa gambaran ekonomi bisa memburuk.

"Kita benar-benar perlu melihat situasi dengan sangat bijaksana, dengan mata terbuka," katanya kepada majelis rendah Rusia, yang dikenal sebagai Duma, menurut kantor berita Interfax.

Nabiullina mengatakan kepada para pejabat untuk "siap untuk perkembangan apa pun." "Ya, situasinya bisa memburuk, kami memahami ini," katanya, menyerukan "restrukturisasi" ekonomi.

Dunia sedang dalam masa suram dihantui resesi. Namun, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita, menilai deklarasi pemimpin, atau Leaders' Declaration pada KTT G20 Bali, mampu memitigasi ancaman resesi 2023.

“Secara formal tentu ada. Bahkan saya melihat semua peserta bersepaham bahwa resesi global tahun 2023 adalah sesuatu yang tak terhindarkan,  sehingga muncul kesepakatan untuk menyisihkan dana yang akan dikelola oleh IMF sebagai bantalan jika nanti ada negara yang tak mampu menahan tekanan resesi global,” kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (17/11/2022).

Dalam dokumen Leaders' Declaration terdapat 52 poin yang dijabarkan sebagai hasil akhir pertemuan KTT G20 Bali 2022. Menurut dia, hampir semua isu global sudah tercover di dalamnya.

“Namun kebanyakan isinya masih bersifat formalitas, terutama berupa kesepahaman alias mutual understanding,” ujarnya.

Bahkan, poin-poin soal Pandemic Fund atau sustainability dan resilient trust di IMF juga lebih kepada kesepakatan teknis saja. Ini karena sebenarnya dana sejenis sudah ada di IMF.  

“Jadi, tanpa dorongan dari G20 Bali pun,  IMF memang sudah berkomitmen kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan, karena itulah roh pendirian IMF saat kesepakatan Bretton Wood dulu,” katanya.

Menurutnya, jika ada komitmen baru menyiagakan dana USD 81,6 miliar sebagai dana Resilient and Sustainability Trust, artinya Indonesia juga ada di dalamnya. Indonesia juga akan terikat untuk berkontribusi, terlepas jumlahnya berapa.  

“Artinya,  konkretnya adalah bahwa Indonesia harus ikut mengeluarkan dana untuk ditaruh di IMF sebagai bentuk kontribusi pada sustainability and resilient trust,” jelasnya.

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark mengakui bahwa ekonomi global sedang dalam masa sulit, ketika ancaman resesi tahun 2023 mendatang terus membayangi berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa. 

"Kita dalam masa yang sulit, dan masih ada sejumlah negara yang kewalahan dengan dampak Covid-19 pada ekonomi mereka," kata Helen Clark kepada Liputan6.com di Nusa Dua, Bali pada 9 November 2022.

"Di negara saya, seperti di negara-negara lainnya, kita terus mencari jalan seperti memperluas pinjaman untuk mendukung bisnis dan masyarakat selama pandemi," sambungnya.

Selain itu, Helen Clark juga mengungkapkan bahwa ekonomi global dikhawatirkan berada dalam posisi terburuk daripada sebelum pandemi Covid-19.

"Jadi akan ada tantangan dalam menempatkan prioritas besar pada anggaran, menghitung setiap sen dan mencari langkah apa yang paling penting," jelasnya. 

"Yang akan saya katakan adalah, bahwa penting bagi tiap negara untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan," Helen Clark menambahkan. 

Namun, Helen Clark memperingatkan bahwa negara-negara di dunia juga perlu berhati-hati dalam menyusun anggaran mereka, salah satunya terkait subsidi BBM.

"(Subsidi BBM) memang merupakan cara yang cukup ampuh untuk meredakan (resesi), terutama dalam melindungi masyarakat rentan. Namun juga kritis untuk terus memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan," paparnya. 

"(Itulah tantangannya), Anda harus memastikan kesehjahteraan masyarakat tetapi juga memastikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan terus berjalan (di tengah ancaman resesi)," katanya.