80 Rumah di Banyumas Dapat Sambungan Listrik Gratis dari IDSurvey

Holding BUMN Jasa Survei memberikan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) kepada 80 Kepala Keluarga yang tersebar di Kabupaten Banyumas.

oleh Arief Rahman H diperbarui 05 Des 2022, 20:00 WIB
Diterbitkan 05 Des 2022, 20:00 WIB
Pemasangan sambungan tenaga listrik oleh Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey
Pemasangan sambungan tenaga listrik oleh Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey (dok: Humas)

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangkaian ulang tahun IDSurvey yang pertama tahun 2022, Holding BUMN Jasa Survei memberikan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) kepada 80 Kepala Keluarga yang tersebar di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan pemasangan sambungan listrik ini dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pemerataan pembangunan dan meningkatkan rasio elektrifikasi.

“Instalasi listrik merupakan bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan rumah. Hal ini juga berfungsi sebagai penunjang kenyamanan penghuninya,” ungkap Rudiyanto, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) selaku lead Holding IDSurvey, Senin (5/12/2022).

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono hadir bersama Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sucofindo, Nuri Hidayat mengunjungi beberapa rumah penerima manfaat di desa Kedungpring, Kemrajen, Banyumas untuk melakukan pengecekan pemasangan listrik telah menyala sekaligus memberikan bantuan sembako pada masyarakat desa.

“Kami dari IDSurvey, PT BKI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia menyampaikan amanah dari Menteri BUMN untuk menyampaikan bantuan pemasangan baru listrik. Semoga bermanfaat untuk masyarakat desa Banyumas. Kami juga ada sedikit bantuan sembako untuk bapak dan ibu. Silakan diterima dan dimanfaatkan,” ujar Haris.

Turut hadir juga Kepala Desa Kedungpring, Sugiono, bersama perwakilan warga-warga penerima manfaat yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran IDSurvey ke desa untuk membangun dan mengembangkan wilayah desa sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.

“Terima kasih Kepada Bapak Erick Tohir dan ID Survey yang telah memberikan bantuan kepada kami, semoga BUMN semakin maju dan memberi manfaat lebih kepda masyarakat," ujarnya.

 

Pembangunan Berkelanjutan

Tambah Daya Listrik Masih Diskon 50 Persen Sampai 31 Juli 2017
Promo Gemerlap Lebaran 2017 dari PLN dalam bentuk potongan biaya penyambungan tambah daya listik masih diskon sampai 31 Juli 2017.

Kepala unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SUCOFINDO, Nuri Hidayat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan TJSL ID Survey.

Ini khususnya sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 7 terkait Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua.

TJSL IDSurvey dalam hal ini oleh BKI memberikan apresiasi kepada TJSL Surveyor Indonesia dan Sucofindo yang langsung turun memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu dalam hal ini untuk memberikan bantuan listrik di rumah sebagian warga yang membutuhkan.

“Oleh karena itu, kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Untuk ke depannya, kolaborasi IDSurvey akan terus memberikan dampak positif bagi seluruh pihak,” kata Nuri.

Semarak HUT IDSurvey masih akan terus berjalan sampai dengan puncaknya pada 16 Desember 2022. Selain bantuan ini akan dilaksanakan pula IDSurvey Mengajar, Culture Talk Series, dan program transplantasi terumbu karang di Pantai Carita.

Biaya Sambung Listrik PLN di Wilayah 3T Capai Rp 45 Juta per Rumah, untuk Apa Saja?

20170621-PLN Berikan Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya-Antonius
Petugas PLN melakukan penyambungan penambahan daya listrik di Jakarta, Rabu (21/6). Menyambut lebaran, PLN memberikan bebas biaya penyambungan untuk rumah ibadah dan potongan 50 persen untuk pengguna selain rumah ibadah. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyebut untuk mengaliri listrik ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan investasi yang besar.

Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 45 juta untuk satu rumah. Biaya tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp 1 juta - Rp 2 juta per rumah.

"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI.

Hal tersebut diamini Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, PT PLN, Evy Haryadi. Evy menjelaskan, pada dasarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di wilayah manapun tetap sama. Hanya saja perbedaanya terletak pada banyaknya rumah yang dialiri listrik.

Pemasangan jaringan transmisi biasanya dilakukan untuk sekitar 200-1.000 rumah. Kebutuhan anggaran pemasangan transmisi ini kemudian dibagi jumlah rumah yang dialiri listrik.

Sehingga semakin banyak rumah yang dialiri listrik, maka biayanya lebih murah. Pun sebaliknya, semakin sedikit rumah yang dialiri listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan.

"Biaya bangunnya itu sama. Jaringan yang dibangun untuk 5 rumah dan 1.000 rumah biayanya sama. Tergantung berapa banyak yang rumah yang teraliri listrik, jadi begitu persentasenya," kata Evy saat ditemui usai Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

PLN Tak Boleh Rugi

PLN Terus Upayakan Penyambungan Kabel Listrik yang Putus Akibat Gempa Cianjur
Tim UPT PLN melakukan upaya penyambungan kembali kabel listrik yang putus akibat gempa Cianjur di kawasan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11/2022). PLN terus mengupayakan penyambungan kabel listrik yang putus akibat gempa Cianjur. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dalam hal ini, kata dia, PLN memiliki dua fungsi, yakni fungsi bisnis dan fungsi sosial. Sebagai fungsi bisnis, PLN dituntut tidak boleh merugi.

"Fungsi bisnis ini PLN tidak boleh rugi," kata dia.

Namun di sisi lain, PLN juga berkewajiban memberikan pelayanan energi kepada semua masyarakat. Makanya dibutuhkan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kewajibannya.

"Makanya butuh dukungan pemerintah lewat PNM (Penyertaan Modal Negara)," kata dia.

Dalam hal ini, tahun 2022 pemerintah telah memberikan PNM untuk elektrifikasi sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan tahun 2023 nanti PNM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 10 triliun.

"PNM kita lebih besar dari tahu 2022 yang hanya Rp 5 triliun dan di 2023 ini jadi Rp 10 triliun dan ini bisa untuk penyelesaian elektrifikasi tadi," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya