PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah yang Dibangun Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menjalin kerjasama dengan PT PLN (Persero) terkait penyediaan tenaga listrik dalam penyelenggaraan bantuan perumahan dan penyediaan rumah khusus (rusus).

Hal tersebut dilaksanakan guna menjamin adanya ketersediaan jaringan dan pasokan tenaga listrik di lokasi bantuan perumahan dan rumah khusus yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

"Salah satu hal penting dalam sektor perumahan yang dibangun oleh Kementerian PUPR adalah ketersediaan pasokan listrik," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat kegiatan Seremoni Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Bantuan Rusun di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Menurut Iwan, salah satu persyaratan verifikasi teknis dalam program pembangunan perumahan adalah ketersediaan pasokan daya listrik. Dengan demikian, penerima bantuan bisa segera memanfaatkan bangunan yang ada dan lebih layak huni.

"Sesuai dengan kebutuhan bantuan perumahan seperti rumah susun dan rumah khusus maka perlu dukungan PT PLN (Persero) dalam penyediaan fasilitas tenaga listrik," ungkapnya.

Adapun objek perjanjian kerjasama ini meliputi penyambungan jaringan tenaga listrik, menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik, serta penyesuaian tarif dalam penggunaan tenaga listrik pada lokasi bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus.

Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi koordinasi dukungan fasilitasi penyediaan tenaga listrik, pembinaan dan pendampingan dukungan fasilitas penyediaan tenaga listrik, penyambungan jaringan listrik pada lokasi bantuan.

Kemudian, ketersediaan pasokan tenaga listrik dan penyesuaian biaya penyambungan tenaga listrik dan pengenaan tarif tenaga listrik yang terjangkau, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

"Kami berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah rukum tangga yang menghuni rumah layak dari 2,8 juta menjadi 3,2 juta rumah tangga. Sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak huni," pungkas Iwan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan proses rekonstruksi bangunan dan relokasi rumah korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Targetnya, proses serah terima sudah mulai dilakukan pada Desember 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, instansi yang dibawahinya telah memulai pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pasca gempa. Itu sesuai dengan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.

"Kami menugaskan PT Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 ha dan Mande sekitar 30 ha. Saat ini sedang dikerjakan 4 unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur rumah tahan gempa," terang Menteri Basuki dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/12/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menargetkan, pada akhir Desember 2022 sudah dapat dilakukan serah terima tahap I sebanyak 80 unit.

"Pekerjaan dilaksanakan secara paralel untuk pekerjaan pondasi, instalasi Risha, pekerjaan arsitektur, jalan, saluran, dan air bersih. Selanjutnya untuk serah terima tahap II sebanyak 120 unit ditargetkan pada minggu ke 3 Januari 2023," jelasnya.

Dengan penyelesaian secara bertahap, diharapkan Iwan seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri/ Lebaran 2023 sesuai target yang diberikan oleh Menteri PUPR.

"Untuk di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku seluas 2,5 ha akan dibangun 200 unit rumah tipe 36/75 m, dengan progres 2 rumah diselesaikan malam ini. Lokasi kedua di Desa Mulyasari, Kecamatan Mande seluas 30 ha dibangun 1.600 unit dilengkapi IPA, IPAL, TPST, Fasos Fasum dan jalan lingkungan," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi wilayah terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (5/12/2022).

Kunjungan pertama dilakukan di Posko Bantuan Paspampres Peduli Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kedatangannya kali ini di Cianjur selain memberikan bantuan secara langsung juga untuk memastikan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai pada hari ini.

“Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, untuk bantuan bagi rumah warga terdampak yang bukan relokasi akan diberikan mulai Kamis, 8 Desember 2022 mendatang setelah selesai proses verifikasi. Bantuan yang diberikan adalah Rp 50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah yang rusak ringan.

Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang rusak tersebut, Presiden berharap masyarakat bisa mulai beraktivitas membangun rumahnya.

“Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan,” ujar Presiden. 

Kunjungan dilanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah di Desa Jambudipa yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur yang terkena dampak gempa bumi. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan meninjau progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, dimana akan dibangun 200 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur.

“Ya ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah, contohnya sudah ada yang rumah antigempa,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media selepas peninjauan.

Selain di lokasi tersebut, Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang. 

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Masing-masing rumah bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Cianjur.