BI Janji Tak Agresif Naikkan Suku Bunga Acuan seperti AS

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) berjanji tidak akan lagi menaikkan suku bunga acuan secara berlebihan. Lantaran, BI memprediksi tingkat inflasi akan menurun diangka 3 persen pada 2023.

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam seminar outlook perekonomian Indonesia 2023 dengan tema resiliensi ekonomi melalui transformasi struktural, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Kami tidak perlu menaikkan suku bunga berlebihan, agresif seperti Amerika Serikat atau negara lain. Kami secara terukur, pastikan inflasi inti kembali di bawah 4 persen pada semester I/2023. As early as possible," tegas Perry.

Perry menyebut kenaikan inflasi tentu tidak akan terus-menerus terjadi, sebab Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi inflasi.

Disisi lain, The Fed pun dinilai tidak akan terus menerus melakukan pengetatan kebijakan moneternya.  Oleh karena itu, Perry yakin hal itu akan berimbas terhadap Indonesia dan inflasi di dalam negeri turut mereda.

Bos BI memprediksi inflasi inti diyakinii akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu di bawah 3 persen pada semester I tahun 2023. Begitupun inflasi secara keseluruhan diprediksi secara tahunan dapat berada diangka  3 persen.

"Akhir tahun depan inflasi kami perkirakan adalah di sekitar 3 persen, Indeks Harga Konsumen ya. Kalau inflasi inti sudah di bawah 3 persen pada semester I tahun 2023, tetapi kalau IHK karena dampak based, akhir tahun depan sekitar 3 persen," ujarnya.

Sementara itu, adanya peranan fiskal.dengab pemberian subsidi  mendorong tekanan inflasi bisa cukup terjaga. Sehingga mampu mengimbangi ketika suku bunga di Amerika Serikat masih berada di level tertinggi. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengungkapkan kenaikan inflasi pangan yang tidak terkendali menjadi salah satu alasan bank sentral menaikkan suku bunga acuan.

Kenaikan suku bunga tersebut menjadi langkah akhir Bank Indonesia dalam merespon situasi yang terjadi di lingkungan domestik maupun global.

"Inflasi pangan enggak bisa terkendali ya mau enggak mau BI akhirnya menggunakan amunisi dengan kebijakan moneter yang lebih bold," kata Destry dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Bali Nusra di Bali, Jumat, (9/12).

Sampai bulan November 2022, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan hingga 175 basis poin (bps). Sehingga tingkat suku bunga acuan saat ini ada di level 5,25 persen.

"Sekarang kita naikkan baru 175 bps buat suku bunga karen kami mengimbangi dengan kebijakan lain," kata dia.

Meski begitu, Bank Indonesia tetap memberikan insentif kepada perbankan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong ekonomi nasional yang sedang mengalami pertumbuhan. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III-2022 mampu tumbuh hingga 5,72 persen (yoy).

"Ekonomi kita lagi tumbuh saat negara lain melambat bahkan ada yang mengalami resesi," kata dia.

Bank Indonesia optimis pertumbuhan di tahun 2023 nanti Indonesia masih bisa tumbuh di angka 4,8 persen - 5,3 persen. Dia meyakini angka tersebut cukup rasiona dan bisa dicapai karena pertumbuhan ekonomi domestik yang masih kuat.

"2023 kami perkirakan masih akan tumbuh antara 4,8 persen - 5,3 persen karena domestik ekonomi kita yang masih kuat," kata dia.

Sehingga, dia berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa mengendalikan inflasi dari kelompok bahan pangan. Cara ini kata Destry bisa menjadi upaya pemerintah mengendalikan tingkat inflasi pangan.

"Saya ingin sekali mengimbau, bapak-ibu atau lembaga sekalian, mari kita punya komitmen bersama, komitmen yang tinggi dalam rangka tangani inflasi pangan," katanya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Beberapa komoditas pangan selalu menjadi pendorong kenaikan angka inflasi. Sebut saja beras, cabai dan bawang. Hal ini terjadi karena di situasi tertentu terjadi kenaikan permintaan tetapi pasokan kadang seret. 

Demi mengatasi inflasi karena kenaikan harga pangan ini, Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia (BI) melakukan berbagai cara salah satunya melakukan Gerakan Tanam Cabai Merdeka. Dalam gerakan ini Pemerintah Bali dan BI memanfaatkan pekarangan rumah warga sebagai media tanam.

Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster mengungkapkan, salah satu yang dianggap berisiko akan menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah volatile foods atau kelompok pangan. Terutama saat ini dimana Indonesia tengah memasuki musim penghujan yang tentunya berdampak pada produksi.

"Kami meluncurkan beberapa kegiatan strategis yaitu gerakan nasional tanam cabai merdeka 77 ribu, melalui penyerahan secara simbolis bibit cabai kepada 90 perwakilan kepala daerah," kata Koster di acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Bali Nusra di Bali, Jumat (9/12/2022).

Koster membeberkan, Pemprov Bali telah menyusun beberapa langkah strategis untuk mengendalikan Inflasi. Pertama, melaksanakan operasi pasar yang difokuskan pada komoditas pangan strategis.

Tujuannya, agar harga bahan pangan tetap keterjangkauan di tingkat masyarakat. Adapun yang dimaksud komoditas pangan strategis antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam Kedua, mendorong kerjasama antar daerah komoditas pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Ketiga, optimalisasi penggunaan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

Keempat, pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi penduduk di bawah garis kemiskinan. Kelima, mengkomunikasikan harga dan lokasi penjualan komoditas kepada masyarakat untuk memperkuat komunikasi kebijakan.

Keenam, membentuk protokol guna memperkuat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi inflasi. Selain itu, Koster mengatakan pihaknya telah membentuk tim pengendalian inflasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Pulau Dewata.

Tim pengendali inflasi ini akan terus didorong terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di Bali. Sehingga bisa menjaga tingkat inflasi daerah agar kembali ke targetnya.

"Untuk menjaga inflasi Provinsi Bali agar dapat kembali ke sasaran yang ditetapkan yaitu 3 persen dengan deviasi plus minus 1 persen," pungkasnya.