PPKM Dicabut Jokowi, Waspada Gelombang Infeksi Baru Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta waspada terhadap gelombang infeksi baru yang terjadi pasca dicabutnya status PPKM di Indonesia. Pasalnya, gelombang infeksi baru akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Hal ini mengacu pada fenomena yang terjadi di China. Ketika beberapa saat melakukan pelonggaran, nyatanya, ada gelombang infeksi baru. Dengan begitu pergerakan ekonomi China pun ikut melambat.

"Pemerintah tetap harus terus waspada dan tetap melakukan pemantauan situasi secara ketat, agar tidak terjadi gelombang infeksi baru, sebagaimana yang terjadi di China beberapa bulan lalu," ujar Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita kepada Liputan6.com, Sabtu (31/12/2022).

"Apa yang terjadi di China perlu dijadikan pelajaran, karena gelombang infeksi tempo hari di China memaksa negara tersebut untuk menerapkan kebijakan "lock down" yang memangkas pertumbuhan ekonomi mereka secara radikal," sambung Ronny.

Dia meminta dengan semakin longgarnya aktivitas akubat PPKM dicabut, pemerintah perlu memperkuat deteksi dini infeksi. Sehingga bisa mengantisipasi ketika ada lonjakan kasus.

"Jadi meskipun secara resmi status PPKM diminimalkan, mekanisme deteksi dini infeksi harus terus diterapkan, agar sekecil apapun ancaman infeksi baru Covid 19 tetap berada di dalam pengawasan pemerintah," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencabut PPKM di Indonesia mulai 30 Desember 2022. Namun, dia juga berpesan kalau aktivitas dalam ruang masih perlu tetap menggunakan masker.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut PPKM di Indonesia sejak 30 Desember 2022. Langkah ini dinilai akan berdampak baik terhadap geliat ekonomi.

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menyampaikan kalau pencabutan PPKM bawa angin segar. Utamanya beberapa sektor ekonomi yang sangat terpukul akibat pembatasan aktivitas.

"Dampaknya tentu akan sangat positif. Bagaimanapun pembatasan pergerakan sosial, dalam bidang-bidang tertentu, sangat berdampak negatif, seperti di sektor pariwisata, UMKM, atau retail," ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu (31/12/2022).

CJadi pencabutan status PPKM tentu akan sangat berdampak produktif secara ekonomi," imbuhnya.

Kendati begitu, Ronny memandang kalau pencabutan PPKM hanyalah penegasan dari pemerintah. Pasalnya, aturan yang saat ini sudah berjalan pun tak terlalu membatasi pergerakan masyarakat.

"Sebenarnya sudah sejak pertengahan tahun lalu terjadi pelonggaran pergerakan masyarakat, sehingga raihan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur normal, lima persenan," kata dia.

Dari sisi aktivitas masyarakat, sudah mulai banyak yang melepas masker ketika keluar rumah. Termasuk pelonggaran tak memakai masker di ruang terbuka.

"Bahkan sebagian masyarakat sudah mulai tidak menggunakan masker ke luar rumah atau melakukan berbagai aktifitas lainya. Jadi menurut saya, pengumuman pencabutan status PPKM oleh pemerintah hanya mempertegas saja," bebernya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut PPKM sejak 30 Desember 2022, kemarin. Langkah ini disebut jadi angin segar bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pengamat Pariwisata Chusmeru menyampaikan kalau pencabutan PPKM dapat berpengaruh secara psikologis kepada pada pelancong. Artinya, bisa disebut akan muncul anggapan kalau status covid-19 di Indonesia sudah sangat terkendali.

"Pencabutan PPKM akan berdampak signifikan pada industri pariwisata. Hal itu terkait dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Begitu pula dengan minat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, karena dianggap sebagai destinasi yang aman untuk dikunjungi," ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu (31/12/2022).

Kendsti begitu, Chusmeru memandang kalau tingkat kunjungan wisatawan diperkirakan akan bergerak secara perlahan di 2023 nanti. Sebabnya adalah adanya krisis ekonomi global yang melanda beberapa negara serta kondisi ekonomi dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.

"Jika pemerintah secara resmi menyatakan endemi, tentu akan lebih memberi dampak pada sektor pariwisata. Utamanya pada sektor transportasi, akomodasi, objek dan daya tarik wisata," tambahnya.

Disamping itu, dia menilai bisnis Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) akan menjanjikan pasca dicabutnya PPKM. Misalnya, aktivitas pameran, pertemuan, seminar hingga konferensi yang akan kembali bergairah karena tak ada pembatasan pengunjung.

Kemudian, akan berdampak pada peningkatan keterisian dari hotel-hotel. Imbas dari meningkatnya pengunjung ke acara-acara tadi.

"Apalagi tahun 2023 nanti Indonesia akan memasuki 'tahun politik' setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi partai politik peserta pemilu. Diperkirakan, berbagai aktivitas seperti kampanye, konsolidasi, maupun deklarasi akan banyak dilakukan di hotel," paparnya.