Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Pemerintah Gelontorkan Rp 551 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi BBM di 2022

Subsidi BBM dan kompensasi BBM yang telah digelontorkan pemerintah jauh lebih tinggi dari asumsi pada APBN 2022 awal maupun pasca adanya revisi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

oleh Arief Rahman H diperbarui 03 Jan 2023, 15:10 WIB

Diterbitkan 03 Jan 2023, 15:10 WIB

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Kamis (30/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, akan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan pemerintah telah menggelontorkan Rp 551,2 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi BBM di 2022. Angka ini, merupakan angka sementara sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Angka ini, kata dia, jauh lebih tinggi dari asumsi pada APBN 2022 awal maupun pasca adanya revisi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

"Kita lihat subsidi kompensasi mencapai Rp 551,2 triliun. Bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu yaitu subsidi kompensasi akan melonjak ke Rp 502,3," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).

Besarnya angka ini, kata Sri Mulyani, menunjukkan porsi belanja Non Kementerian dan Lembaga (Non KL) yang sangat besar. Dimana angkanya menunjukkan Rp 1.079,3 triliun di 2022.

"Di APBN awal, subsidi dan kompensasi itu hanya Rp 152,5 triliun, jadi anda bisa melihat disini bagaimana APBN melipatgandakan lebih dari 3 kali dari alokasi subsidi dan kompensasi," paparnya.

Secara umum, belanja negara di 2022 mencapai Rp 3.090,8 triliun. Sementara, target pada Perpres 98 Tahun 2022 adalah sebesar Rp 3106,4 triliun. Artinya realisasiya sudah mencapai 99,5 persen dari target

"Level belanja ini adalah 10,9 persen lebih tinggi atau tumbuh dari tahun lalu yang sebesar Rp 2.786,4 triliun," kata Sri Mulyani.

Lindungi Masyarakat

Penyediaan Penggantian dan Battery Swapping Station di SPBU

Petugas SPBU melayani pengendara mobil di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Battery Swapping Station SPBU Pertamina, MT. Haryono, Jakarta, Senin (7/11/2022). Sejak pemerintah resmi menaikkan harga BBM mulai dari pertalite, solar dan pertamax, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai alternatif kendaraan kembali ramai dibicarakan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Bendahara negara beralasan, langkah ini jadi salah satu bukti APBN digunakan untuk menjadi bantalan sosial. Artinya, ada kucuran yang sangat besar ditengah terjadinya lonjakan komoditas, termasuk pengaruhnya terhadap BBM di dalam negeri.

"Kenapa? (Tujuannya) untuk melindungi rakyat dan ekonomi. karena kalau seluruh kenaikan komoditas-komoditas itu dibiarkan langsung melonjak tanpa dilindungi APBN, pasti masyarakat dan perekonomian akan langsung mengalami pelemahan yang signifikan," bebernya.

"inilah yang mneyebabkan kenapa belanja non KL terutama subsidi energi dan kompensasi melonjaknya lebih dari 3 kali lipat yang menggambarkan pereanan APBN sebaaagai shock absorber yang sungguh luar biasa," sambung Menkeu.

Harga Pertalite Tetap Rp 10.000 per Liter dan Solar Subsidi Rp 6.800 per Liter

FOTO: Harga Pertalite Turun Setara Premium Jadi Rp 6.450 per Liter

Petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite kepada pengguna sepeda motor di Pamulang, Tangerang Seatan, Banten, Senin (21/9/2020). Pertamina memberi diskon harga BBM jenis pertalite di Tangerang Selatan dan Bali, dari Rp 7.650 menjadi Rp 6.450 per liter. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu (JBT) Solar subsidi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, melalui mekanisme subsidi dan kompensasi, harga Pertalite tetap sebesar Rp 10 ribu per liter dan Solar subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.

"Ini tentu berbeda dengan BBM nonsubsidi yang mengikuti tren harga pasar dan harga minyak mentah dunia. Untuk Pertalite dan Solar subsidi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi sehingga harganya tidak berubah," ujar Erick saat melakukan peninjauan di SPBU Pertamina 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Meski tak berubah, Erick menyebut harga Pertalite dan Solar subsidi sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian. Pemberian subsidi, menurut Erick, menjadi bukti keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menatap tahun baru penuh optimisme.

Erick mengatakan pengumuman harga jual terbaru Pertamina memang sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha lain. Bagi Erick, ini hal yang wajar mengingat Pertamina sebagai BUMN mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM.

"Pertamina ini jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air, termasuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar," ucap Erick.

Tepat Sasaran

Antrean Kendaraan Jelang Pemberlakuan Kenaikan BBM di SPBU Cinere

Antrean kendaraan warga mengisi BBM Pertalite sebelum pemberlakuan harga resmi jam 14.30 kenaikan BBM pada salah satu SPBU di kawasan Cinere, Depok, Sabtu (3/9/20222). Hari ini pemerintah secara resmi menaikkan BBM Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (merdeka.com/Arie Basuki)

Menurut Erick, yang terpenting saat ini ialah memastikan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia juga terus mengawal kerja sama Pertamina dengan PT Telkom Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi SPBU.

Dengan transaksi pembelian BBM yang dapat dipantau melalui command center, Erick menyebut formula ini mampu memastikan penyaluran kuota dan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Tak hanya itu, Erick juga bakal meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.

"Pertamina tentu tidak bisa sendirian, seperti saya sering katakan, BUMN tidak boleh jadi menara gading, kita dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memastikan kemudahan para nelayan untuk dalam mendapatkan BBM bersubsidi," kata Erick Thohir menambahkan.