Begini Modus Korupsi Dana Pensiun BUMN, Dibongkar Erick Thohir

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan ingin bersih-bersih BUMN. Dia  mengingatkan agar para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.

Ini disampaikan Erick Thohir saat mengumpulkan 41 direksi dari lembaga - lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di Jakarta, Rabu malam (11/1).

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini," ujar Erick dalam keterangannya. Hadir pada kesempatan ini, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Mengutip Pahala, Erick kembali menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik, harus terbaik dimulai dari orang dalam. "Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan," katanya.

Erick mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.

Dia pun membeberkan modus korupsi BUMN ini. "Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan ata dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," tegas Erick.

Dia merasa para direksi penting untuk datang karena ingin menekankan pada mereka dua hal: Pertama adalah pencegahan korupsi dan kedua, perbaikan sistem.

Kedua hal ini perlu untuk memperkuat Transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik.

Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.

"Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," kata Erick.

Pria kelahiran Jakarta ini juga menekankan perlunya direksi yang hadir untuk sadar bahwa Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor.

Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah.

Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. "Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," tutur dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kalau perusahaan pelat merah harus bisa mencatatkan untung. Hal ini diyakini bisa menekan praktik korupsi di BUMN.

Sebagai salah satu caranya adalah dengan memangkas sebagian besar perusahaan untuk dibentuk holdingisasi atau merger dengan perusahaan sejenis. Target Erick adalah merampingkan perusahaan dari 108 menjadi 41, dan terus menjadi 30 perusahaan saja.

"Yang tadinya labanya Rp 13 triliun sekarang Rp 124,7 triliun, tahun ini naik lagi. Artinya apa? BUMN harus untung supaya keuntungan ini diberikan kepada pemerintah melalui pemerintah pusat, nanti diberikan lagi ke pemerintah daerah sebagai program yang pro rakyat," kata dia seperti dikutip Rabu (11/1/2023).

Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan bisa dirasakan seluruh pihak. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang berada di dalam BUMN sendiri.

"Dan (bagi) BUMN juga untung itu baik, supaya orang-orang di BUMN tidak korupsi. Karena kenapa? Kalau mereka tak digaji sengan baik, mereka akan korup, toh keuntungannya buat negara," katanya.

Benefit lainnya juga diungkap Erick Thohir jika BUMN bisa cuan. Misalnya melakukan intervensi pasar dengan tujuan mengendalikan harga.

Dia menyontohkan pada saat pandemi ketika harga masker melonjak hingga Rp 100 ribu per boks. BUMN, kata dia, mampu menjual harga dengan menjual hanya Rp 5 ribu

"Operasi (pasar) minyak goreng, operasi (pasar) sembako, itu karena kita sehat, kalau kita tidak sehat, tidak mungkin bantu-bantu masyarakat. Orang dirinya sakit gimana bisa bantu?," pungkas Erick Thohir.