Erick Thohir Pastikan Nelayan Dapat Kuota Solar Subsidi 3,4 Juta KL di 2023

Pertamina harus memastikan bahwa BBM subsidi jenis solar ini dinikmati oleh nelayan yang tepat sesuai dengan data-data dari KKP.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Feb 2023, 14:56 WIB
Diterbitkan 02 Feb 2023, 14:56 WIB
Menteri Erick Thohir saat bertemu nelayan di Banyuwangi. (Ist)
Menteri Erick Thohir saat bertemu nelayan di Banyuwangi. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan nelayan akan mendapat kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar 3,4 juta kl di 2023. Sedangkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan harga solar subsidi Rp 6.500 per liter untuk semua SPBU.

Hal ini disampaikan Erick Thohir dan Nicke Widyawati saat menghadiri acara Penandatangan Kesepakatan Bersama serta Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT Pertamina Patra Niaga yang akan dihadiri oleh Menteri KKP, Menteri BUMN, dan Direktur Utama Pertamina, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

"Pemerintah pasti menjaga dan memaksimalkan kuota yang sudah diberikan karena tidak mungkin pemerintah tidak memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan tapi masih tepat sasaran," ujar Erick Thohir.

Nicke Widyawati menyampaikan bahwa pihaknya terus memastikan pasokan BBM solar subsidi tetap aman. Ada 3 hal untuk memastikan pasokan solar tetap terjaga.

Pertama, ketersediaan solar untuk nelayan sudah masuk dalam kuota di 2023. Kedua akses stabilitasnya, pihaknya berkoordinasi dengan adanya zona baru.

"Kita memastikan bahwa lokasi-lokasi ini lebih tepat sehingga askebilit bagi nelayan ini juga bisa terjamin. Tahun ini targetnya kita 30, total yang sudah beroperasi hari ini di SPBU khusus nelayan adalah 387. Kita akan tambah lagi minimal 30 di tahun ini dan dengan tadi zonasi kita pastikan ini aka terakses oleh nelayan," jelas dia.

Ketiga, harga solar subsidi per liternya Rp 6.500 per liter untuk semua SPBU.

Selain itu, Pertamina juga harus memastikan bahwa BBM subsidi ini dinikmati oleh pihak yang tepat dengan data-data dari KKP.

"Data-data dari operasional nelayan kita ingin memastikan bawa per nama untuk setiap nelayan adalah benar dan juga jenis kapalnya juga sesuai dengan peruntukannya dan dengan digitalisasi ini kita pastikan bahwa subsidi tepat sasaran," tambahnya.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdek.com

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya