Dapen BUMN Banyak yang Sakit karena Diurus Pensiunan

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, membongkar penyebab tata kelola dana pensiun alias dapen BUMN yang tidak sehat. Sebab, pengelolaannya diurusi oleh para pensiunan BUMN yang tidak mengerti bagaimana cara melakukan investasi untuk dana tersebut.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen-dapen ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu, pensiun enggak punya kerjaan di dapen," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (2/3/2023).

Arya melaporkan, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 65 persen dana pensiun BUMN memang bermasalah. Hanya 35 persen saja yang dalam kondisi sehat.

Sehingga ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya ingin membenahi tata kelola perusahaan, alias good corporate governance (GCG) soal investasi dana pensiun BUMN.

"Misalnya dapen perusahaan BUMN A selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya ke mana. Jadi yang menentukan hanya dapennya," sebut Arya.

"Ini kita mau melibatkan direktur keuangan dan direktur human capital yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan, apakah oke/enggak oke terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," tuturnya.

Pasalnya, selama ini pengurusan uang pensiun para karyawan BUMN masih dikelola oleh para pensiunan itu sendiri.

"Memang lagi dibuat aturannya. Tapi kalau ini jadi, cukup bagus, karena selama ini pengelola dapennya (para pensiunan) yang menentukan," pungkas Arya Sinulingga.

Sebelumnya, sebanyak 65 persen dana pensiun atau dapen BUMN terindikasi bermasalah, hingga dilakukan audit oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir pun sempat mengumpulkan 41 direksi dana pensiun BUMN soal temuannya ini.

Menurut catatan Liputan6.com, Erick memang mengungkap soal kesalahan tata kelola di dapen BUMN ini di berbagai kesempatan. Hingga ujungnya mengumpulkan 41 direksi dapen BUMN tadi, termasuk upaya audit yang akan jadi fokus tahun ini.

 Nyatanya, sentilan Erick Thohir itu direspons positif oleh sejumlah pengelola dapen BUMN. Beberapa diantara langsung melakukan pengetatan aturan soal pengelolaan dana pensiun BUMN.

"Sekarang sih, gini ya mereka juga setelah itu (peringatan Erick Thohir) langsung melakukan perbaikan sih. Mulai makin ketat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Sarinah, ditulis Jumat (27/1/2023).

Arya menjelaskan, tak hanya lembaga dapen BUMN yang melakukan pengetatan. Tapi juga BUMN sebagai induk perusahaannya.

"BUMN-BUMN-nya juga mulai makin ketat. Kayak telekomunikasi, kayak di perbankan, kaya dimana, itu mulai diperketat mereka setelah kemarin kita sudah mulai kasih sinyal," sambung Arya.

Pasca sinyal yang diberikan Erick Thohir, dan arahannya kepada 41 direksi dapen BUMN, mulai terlihat adanya perubahan hingga saat ini. Langkah ini jadi satu bagian dalam proses perbaikan tata kelola keseluruhan dapen BUMN.

"Jadi saat ini kita betul-betul (melakukan) perbaikan bener ini. Ada beberapa BUMN melakukan perbaikan. Ada perubahan lah dibanding sebelumnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Arya belum berbicara banyak mengenai kabar terkini soal audit dapen BUMN yang berjalan. Hanya saja, dia menegaskan kalau hal itu jadi fokus Kementerian BUMN tahun ini.

"Tunggu aja, namanya udit kan, emang gampang? Ya banyak kan diaudit, dapennya kan ga kecil. Orang ngaudit 1 perusahaan aja lama," kata dia.

Mengenai besaran dana kelolaan dapen BUMN yang bermasalah, Arya menyebut jumlahnya triliunan. Ada kemungkinan angkanya tembus di atas Rp 10 triliun.

"Yaa sekitar itu lah, sekitar-sekitar segituan," ujarnya.

Soal jumlah pasti dapen BUMN yang bermasalah, Arya belum mau berbicara banyak. Dia menyebut hal itu masih dalam proses pendalaman, termasuk dalam audit dapen BUMN.