Menteri Bahlil Minta Kampret Cebong Hilang di Tahun Politik Biar Investasi Tetap Moncer

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin bahwa target investasi Rp 14.000 triliun di 2023 bisa tercapai. Target ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang ada di angka RP 12.00 triliun.

Namun, keyakinan target investasi tercapai itu dengan syarat yaitu tanpa gangguan politik. Seperti diketahui, tahun ini sudah memasukin tahun politik karena akan ada gelaran Pemilu Serentak di 2024.  

Bahlil menjelaskan, tahun pemilu bisa mengganggu stabilitas negara yang dampaknya bisa mengganggu masuknya investasi langsung ke dalam negeri. Apalagi jika terjadi pertikaian kelompok-kelompok yang seharusnya bisa diminimalisir.

“Kampret-cebong itu kalau boleh bukan menjadi komoditas investasi yang baik, itu isu investasi yang akan memperburuk kondisi bangsa kita,” kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di HUT Media Indonesia Ke-53, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Sebagai informasi, pada tahun politik 2019 muncul istilah kampret dan cebong yang masing-masing dianggap sebagai bagian dari pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perdebatan antara kecebong dan kampret memperkeruh suasana dan terus berlanjut meskipun pemilu sudah selesai.

Memasuki tahun politik sekarang ini, Bahlil pun khawatir perdebatan tersebut bisa mempengaruhi kondisi stabilitas negara. “Kalau bangsa ini masih berkelahi tentang kampret, cebong, kardun atau sampai ayam tumbuh gigi pun target investasi tidak bisa dicapai,” sambung dia.

Akibatnya investor berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Mana ada investor yang mau masuk kalau stabilitas politik ngaco,” ungkapnya.

Maka dari itu, Bahlil meminta semua masyarakat bisa bersikap dewasa dalam menyambut hajatan politik 5 tahunan ini. Apalagi pesta demokrasi berlangsung saat kondisi Indonesia baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.

“Kunci Indonesia keluar dari krisis global dengan kepemimpinan dan menjadi kompak dan kita enggak perlu WA-WA soal kampret dan cebong,” pungkas Bahlil Lahadalia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang pemasukan investasi Indonesia pada 2022 silam tak lagi Jawasentris. Pasalnya, dari realisasi investasi tahun lalu yang tumbuh Rp 1.207 triliun (melampaui target Rp 1.200 triliun), mayoritas berada di luar Pulau Jawa.

"Investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target di atas Rp 1.200 triliun, tepatnya di Rp 1.207 triliun. Kemudian pertumbuhan itu yang saya seneng, 53 persen ada di luar Jawa, 47 persen ada di Jawa," ujar Jokowi dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

"Artinya kita sudah tidak Jawasentris lagi, tapi Indonesiasentris. Di Sulawesi, baik di Maluku Utara, baik di Sumatera, tumbuh 53 persen. Ini sangat-sangat baik, karena hampir semua negara saat ini rebutan yang namanya investasi," ungkapnya.

Jokowi lantas menyebut beberapa indikator kunci keberhasilan realisasi investasi 2022 yang melebihi target. Utamanya karena adanya pemerataan infrastruktur yang masif dilakukan pemerintah di luar Pulau Jawa.

"Kenapa mereka mau berinvestasi, menurut saya ada banyak hal. Pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak Jawa saja, tapi hampir sudah hampir merata di seluruh luar Jawa. Entah itu jalan tol, pelabuhan, airport, jalan provinsi. Meskipun belum selesai, tapi dalam proses semuanya," tegasnya.

Selain itu, Jokowi menyebut sejumlah faktor lain semisal stabilitas sosial/politik dan keamanan Indonesia yang dianggap baik, juga fundamental ekonomi yang dinilai bagus. sehingga investor luar mau menanamkan modalnya di Tanah Air.

Di sisi lain, kepemimpinan Indonesia di Forum G20 dan kini menjabat sebagai Ketua ASEAN juga memiliki kontribusi besar. Lalu, pemasukan investasi yang memegang porsi kedua terbesar di pertumbuhan ekonomi RI, setelah konsumsi.

"Oleh sebab itu, investasi ini betul-betul harus kita jaga, baik investasi dalam ukuran kecil di UMKM kita maupun yang gede di korporasi-korporasi yang masuk di Indonesia," pinta Jokowi.