Laba BUMN 2022 Capai Rp 303,7 T, Jasa Keuangan Penyumbang Terbanyak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan pencapaian kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Dia mengungkapkan, laba konsolidasi BUMN tumbuh signifikan.

Erick Thohir memaparkan bahwa laba BUMN berhasil mencapai Rp 303,7 triliun. Angka ini naik dua kali lipat dari Rp 125 triliun yang tercatat pada periode 2021.

"Artinya ada peningkatan (laba bersih BUMN) yang sangat signifikan hingga Rp 179 triliun," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara daring, Senin (13/2/2023).

Tetapi Menteri BUMN menambahkan, laporan keuangan yang dipaparkan kali ini masih unaudited. Jadi belum bisa langsung diklaim.

"Dari 12 klaster yang kita (BUMN) miliki, jasa keuangan yang memang paling tinggi kontribusinya. Di sini ada BRI yang hampir di atas Rp 50 triliun, BTN di atas Rp 3 triliun, BNI di atas Rp 18 triliun, Bank Mandiri di atas Rp 44 triliun," Erick Thohir merinci.

Paparan Erick Thohir juga menunjukkan bahwa, meningkatnya kinerja BUMN di 2022 juga dicapai lewat peningkatan aset dari Rp 8.978 triliun menjadi Rp 9.867 triliun.

Adapun ekuitas yang naik dari Rp 2.778 triliun pada 2021 menjadi Rp 3.150 triliun pada 2022.

"Pendapatan pun meningkat dari Rp 2.292 triliun pada 2021 menjadi Rp 2.613 triliun pada 2022," tambah Menteri BUMN.

Menurut Erick Thohir, kinerja BUMN yang cemerlang tahun lalu tidak terlepas dari program transformasi BUMN yang sudah mencapai antara 70 hingga 75 persen.

Ini pun masih menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan BUMN dalam mendongkrak kinerjanya di tahun 2023 ini.

"Apakah di 2023 in bisa meningkat setinggi ini lagi. Ini kan tahun politik, nanti dipikir sudah tidak serius kerja. Padahal memang konsolidasinya sudah mencapai 70 persen," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN kembali mencetak prestasi dengan meraih predikat Sangat Baik dalam pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di 2022.

Total, terdapat 16 instansi pemerintah yang tahun lalu dapat predikat Sangat Baik untuk penerapan sistem pemerintahan digital.

Penilaian itu diberikan setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan pemantauan dan evaluasi (tauval) di 2022 pada 554 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

Selain Kementerian BUMN, ke-16 IPPD peraih predikat Sangat Baik antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kemudian, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Perpustakaan Nasional, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kota Denpasar.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati mengatakan, hasil tauval 2022 menghasilkan indeks SPBE 2,34. Skor tersebut naik 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada diangka 2,24, sementara target RPJMN 2024 yakni 2,6 (kategori Baik).

Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan pendampingan dan pemberian konsultasi kepada IPPD yang nilai tauval sistem pemerintahan digitalnya masih dibawah kategori baik.

"Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada IPPD yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/2/2023).

Pemantauan SPBE baru pertama kali dilakukan di 2022, sementara tahun-tahun sebelumnya hanya dilakukan evaluasi. Pada 2021, evaluasi dilakukan kepada 517 IPPD.

Pengamat pasar modal Irwan Ariston Napitupulu menilai hingga kini sudah banyak BUMN atau perusahaan negara yang sukses menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan dimaksud antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, Aneka Tambang, dan Bukit Asam.

Dia pun mengatakan jika salah satu kunci perusahaan yang masuk lantai bursa yakni saat IPO dan yang cukup penting adalah valuasi.

Jika harga yang ditawarkan kompetitif, lanjutnya, maka akan menarik bagi calon investor, misalnya BRI saat IPO banyak yang memperebutkan sahamnya. "BUMN tersebut bagus-bagus. Laporan keuangan bagus, kinerja meningkat," ujar dia melansir Antara di Jakarta.

Terbaru, salah satu anak usaha BUMN siap melakukan initial public offering (IPO) yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Selain itu, Iwan menyebutkan yang sangat penting yakni dana yang diperoleh, seharusnya dipergunakan untuk modal dan investasi. Kondisi demikian bisa terjadi, jika perusahaan dalam kondisi sehat, tidak bermasalah.

"Dengan demikian, dana yang diperoleh dipergunakan secara optimal untuk meningkatkan belanja modal dan investasi. Hal ini berbeda pada perusahaan yang awalnya bermasalah, misal IPO untuk menyelamatkan dari banyaknya utang," lanjut dia.

Jika sejak awal memang sudah sehat, lanjutnya, tentu kinerja akan semakin membaik ketika menjadi perusahaan terbuka, seperti yang terjadi dengan BRI, BNI, Bank Mandiri, Antam, Bukit Asam, dan lain-lain.

"Kinerja emiten-emiten perbankan tersebut sangat baik. Dari Laporan Keuangan kan kelihatan. Sedangkan yang tambang, juga bagus. Bisa jadi karena harga internasional memang sedang bagus," kata dia.

Menurut Irwan, salah satu faktor yang berperan meningkatkan kinerja emiten, adalah prinsip transparansi, karena dengan keterbukaan, perusahaan lebih terkontrol.

"Kalau belum go public, kan tidak ketahuan, apakah ada penyimpangan atau tidak. Tetapi kalau sudah go public, akan terpantau sehingga lebih profesional. Itu yang membuat kinerja meningkat dan mudah-mudahan lebih efisien," tambahnya.

Mengenai kepemilikan saham, menurut dia, hal itu tidak berubah, tidak akan beralih ke pihak swasta atau asing, terlebih, jika jumlah saham yang dilepas relatif kecil, misal sekitar 20-30 persen.

"Dengan kondisi ini, tidak mengubah juga garis kebijakan perusahaan induk. Mayoritas masih BUMN, pemerintah. Untuk investor, istilahnya hanya kebagian rezeki saja," ujarnya.

Bahkan, tambahnya, para karyawan juga bisa memiliki saham emiten tempat mereka bekerja, misal lewat koperasi karyawan dan sebagainya. Mereka juga bisa mengajukan ke direksi.