Izin Impor KRL Bekas Jepang Tak Kunjung Keluar, Erick Thohir Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal PT KAI Commuter Indonesia (KCI) yang tidak mendapat izin Kementerian Perindustrian (Kemenperin), untuk mengimpor 10 kereta bekas Jepang guna menunjang operasional KRL Jabodetabek.

Menurut dia, yang terpenting dari adanya transportasi publik adalah ongkos logistik murah. Dalam hal ini, ia membandingkannya dengan kebutuhan armada maskapai.

"Yang terpenting itu kan ongkos logistiknya jadi lebih murah. Sama kalau kita bicara industri pesawat terbang, kenapa sih harga tiket mahal kan karena pesawatnya kurang," ujar Erick Thohir saat ditemui usai acara Economic Outlook 2023 di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Kalau kereta itu, apalagi kereta, yang tadinya 10 (trainset KRL) jadi 15 (trainset) kan tambah panjang, kan penumpangnya tambah banyak. Jadinya lebih mudah. Itu juga bisa menekan operasional cost," ungkapnya.

Minta Sinergi Diperkuat

Oleh karenanya, ia meminta agar tiap instansi berkepentingan bisa bersinergi untuk kepentingan publik. Sehingga, angka-angka pengeluaran masyarakat tidak mahal.

"Kita sedang menghadapi energi yang mahal. Kita sedang menghadapi pangan yang mahal. Kehidupan sehari-harinya kalau bisa jangan mahal, harus cari solusi," kata Erick Thohir.

Bicara soal ekosistem, Erick tak memungkiri, produk kereta lokal buatan Indonesia merupakan syarat utama agar industri perkeretaapian di Tanah Air semakin kuat.

"Tetapi kan kalau kita lihat mengenai lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api, kita juga musti melihat kapasitas produksi kita mencukupi atau tidak," sebutnya.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerjasama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini bisa cepat tersedia," tegas Erick Thohir.

PT KAI Commuter (KCI) buka suara soal nasib 10 trainset KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 ini. Mengacu usia pakai kereta buatan Jepang tersebut, 10 trainset itu akan habis masa berlakunya setelah dipakai 30 tahun di negara asal, plus 15 tahun di Indonesia.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menerangkan, total KRL Jabodetabek yang akan berakhir masa tugasnya dalam waktu dekat berjumlah 29 rangkaian kereta. Pembagiannya, 10 trainset untuk 2023, dan 19 trainset pada 2024.

Menindaki situasi ini, KCI membuka dua opsi terhadap 10 kereta yang bakal usang tersebut. Antara lain, mengimpor barang bekas berupa rangkaian kereta dari Jepang, atau melakukan upgrade teknologi.

"Hasil FGD tahun lalu mengajak INKA, mitra dari Jepang dan Spanyol sharing upgrade teknologi sebelum konservasi, itu butuh 1-2 tahun. Jadi kami ajukan ini untuk replace (dengan impor kereta bekas dari Jepang)," jelas Anne saat ditemui di Kantor KCI Juanda, Jakarta, Senin (27/2/2023).

Untuk itu, Anne melanjutkan, KCI telah berkirim surat ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan, yang diteruskan kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

Alasan Kemenperin Belum Beri Izin

Namun, Dirjen Daglu Kemendag telah mendapatkan surat jawaban dari Dirjen ILMATE Kemenperin, bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti.

Pertimbangannya, fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Tak patah arang, Anne dan tim KCI bakal terus berkolaborasi dengan Kemendag dan Kemenperin agar impor kereta bekas Jepang bisa direalisasikan untuk menjaga operasional KRL Jabodetabek.

"Jadi kami memang menerima surat saat ini kami belum. Tapi kami sangat terbuka untuk diskusikan kembali, karena ini berdampak pada masyarakat. Bagaimanapun, solusi untuk angkutan ini harus kita komunikasikan," ungkapnya.

Oleh karenanya, KCI berharap perizinan impor tersebut bisa direalisasikan. Pasalnya, kereta yang didatangkan dari Jepang pun belum akan bisa langsung beroperasi di Tanah Air.

"Untuk 10 kereta, kalau sudah datang, butuh certified dan lain-lain 3-4 bulan. Itu datangnya pun bertahap. Jadi tinggal izin impornya aja. Kalau teknisnya Kemenhub (Direktorat Jenderal Perkeretaapian), sudah kita dapatkan," pungkasnya.